TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Distribusikan Vaksin Covid-19 Ke Daerah-daerah

·

Pemerintah Distribusikan Vaksin Covid-19 Ke Daerah-daerah

PajakOnline.com—Sejak beberapa hari yang lalu Pemerintah telah mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi yang akan segera dilaksanakan di 34 provinsi. Untuk tahap pertama telah dikirim sebanyak 700 ribu dosis vaksin.

“Stok kita kan ada 3 juta (dosis vaksin), baru dikirim ke daerah 700 ribu (dosis vaksin), nanti akan dikirim lagi berikutnya, dikirim lagi berikutnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/1/2021).

Presiden mengungkapkan, Pemerintah akan kembali mendatangkan vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan program vaksinasi tersebut.

“Insyaallah minggu depan juga akan datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku (bulk) yang nanti akan diproduksi oleh Bio Farma sehingga juga langsung nanti jadi, kirim ke daerah lagi,” kata Presiden.

Pada tahap pertama, disampaikan Kepala Negara, vaksinasi akan diberikan kepada kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. “Kedua nanti TNI-Polri dan juga guru dan langsung juga berbarengan dengan itu juga masyarakat,” ujarnya.

Presiden berharap dengan dimulainya vaksinasi ini maka Covid-19 dapat ditangani dan dikendalikan. Meski demikian, ia kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sampai proses vaksinasi selesai dilaksanakan.

“Saya tetap titip kepada kita semuanya untuk menyampaikan juga ke saudara dan tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya minta untuk tetap kita waspada, tidak lengah, disiplin terhadap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak ke tempat-tempat kerumunan, jaga jarak,” ujarnya.

Ditambahkan Presiden, pelaksanaan vaksinasi di seluruh dunia diperkirakan akan memakan waktu 3,5 tahun. Namun, di Indonesia berdasarkan hitungan Kementerian Kesehatan akan berlangsung selama 15 bulan.

“Kemarin saya mendapatkan informasi hitung-hitungan dari Pak Menteri 15 bulan, tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja keras agar pandemi ini segera bisa kita atasi dan selesai, kita pulih normal kembali, beraktivitas normal seperti biasanya, saya kira harapan kita semuanya itu,” kata Presiden Jokowi.

Berita lainnya di Headlines