TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Dorong UMKM Terintegrasi Rantai Pasok Industri Nasional

·

Pemerintah Dorong UMKM Terintegrasi Rantai Pasok Industri Nasional

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk terlibat dalam industri nasional, di antaranya industri otomotif.

“Pemerintah berupaya mendorong UMKM agar terintegrasi dengan rantai pasok industri nasional bahkan global karena saat ini baru 4,2 persen UMKM kita yang terhubung dengan rantai pasok global. Kita ingin menambah dan mendorong UMKM yang masuk ke industri,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat berkunjung ke PT Rekadaya Multi Adiprima (RMA) di Cileungsi, Jawa Barat, pada Senin (12/4/2021).

Menkop UKM Teten mengunjungi PT RMA sebagai plasma dari koperasi dan para pelaku UMKM yang memproduksi komponen otomotif sebagai salah satu upaya untuk menghimpun dan mewadahi masukan dari para pelaku usaha termasuk UMKM di bidang otomotif.

Teten mengapresiasi PT RMA yang melibatkan koperasi dalam memproduksi komponen otomotif dan banyak menggunakan bahan baku lokal, serat, dan limbah.

Dalam rangka mendorong industri otomotif agar optimal menggunakan komponen dalam negeri, pemerintah berupaya meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok industri komponen otomotif. Terlebih ekosistem industri otomotif sangat besar market demand-nya yakni mencapai Rp400 triliun.

Pemerintah, kata Teten, saat ini ingin mengejar ketertinggalan untuk menambah rasio jumlah wirausaha di Indonesia yang sampai saat ini masih di bawah 4 persen.

Presiden Direktur PT RMA Farri Aditya mengatakan, selama ini ada banyak peluang yang bisa dikembangkan untuk menjalin kemitraan dengan para pelaku koperasi dan UMKM.

Sejauh ini pihaknya sudah menjadi mitra dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk menampung bahan baku salah satunya serat kelapa dari petani lokal, yang tergabung dalam UKM dan koperasi, untuk penguatan ekonomi masyarakat kecil.

“Usaha di bidang komponen otomotif ini akan selalu dibutuhkan ke depan. Bahkan, untuk mobil-mobil hybrid masa depan tetap membutuhkan komponen otomotif seperti ini. Industri ini juga ada potensi untuk menyerap UMKM baru,” katanya.

PT RMA merupakan pemasok komponen industri otomotif nasional antara lain komponen metal stamping dan lain-lain serta sejak awal fokus pada produksi metal press untuk tensioner dan guide cam chain sepeda motor terkenal di Indonesia.

Perusahaan itu juga menjadi pioner dalam memproduksi insulator assy dush panel, insulator door trim untuk kendaraan roda empat (4 wheels) dan industri manufaktur lainnya di Indonesia, serta produsen original equipment manufacturing (OEM).

Berita lainnya di Headlines