TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Perkuat Implementasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi

·

Pemerintah Perkuat Implementasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi

PajakOnline.com—Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung dari tahun 2020 lalu menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Namun, tahun 2021 diprediksi akan mengalami perbaikan dengan akselerasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan hampir di semua negara.

Beragam indikator global menunjukkan optimisme perbaikan ekonomi di tahun 2021, antara lain harga komoditas, aliran modal ke Emerging Market, dan perdagangan internasional yang meningkat, serta volatilitas pasar keuangan yang terkendali.

IMF WEO merevisi ke atas proyeksi PDB ekonomi global menjadi 5,5 persen pada tahun 2021 dan 4,2 persen pada tahun 2022, bersumber dari implementasi vaksin dan dukungan stimulus tambahan kebijakan fiskal dan moneter.

Namun, di tengah sentimen positif vaksin, outlook PDB Global dihadapkan pada risiko ketidakpastian berupa gelombang baru dan penemuan varian baru virus penyebab Covid-19.

Di sisi domestik, tekanan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling moderat, di mana daya tahan ekonomi Indonesia didukung pengelolaan fiskal yang tetap prudent. Dengan defisit yang relatif rendah, Indonesia tetap mampu menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi cukup baik di antara kelompok G20 dan ASEAN.

Berlanjutnya fase pemulihan perekonomian Indonesia tercermin dari tingkat pertumbuhan PDB Triwulan IV-2020 sebesar -2,19% (yoy), naik dari dua triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi -5,32% pada Triwulan II dan -3,49% pada Triwulan III.

Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada -2,07% (yoy). Pemulihan ekonomi domestik diharapkan terus berlanjut, tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 5,0 persen (kisaran 4,5 – 5,3 persen).

Mengawali tahun 2021, ekonomi Indonesia terus bergerak maju, meski beberapa indikator bergerak bervariasi. Pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi dengan menyeimbangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aktivitas ekonomi agar kesehatan masyarakat terjaga dan ekonomi tetap bergerak.

Selain itu, upaya percepatan vaksinasi yang telah dimulai Pemerintah sejak Januari 2021 serta penerapan 3M, 3T dan PPKM Mikro, diharapkan semakin menambah optimisme, seiring ekspektasi konsumen yang masih berada pada level optimis dan inflasi yang terjaga.

“Pemulihan ekonomi dengan berbagai respons kebijakan pemerintah yang luar biasa tahun 2020 akan terus diupayakan dan dipelihara atau di akselerasi, dengan menggunakan berbagai instrumen yang ada. Tentu ini, sangat berkaitan dengan pengendalian Covid-19, maka kebijakan PPKM maupun 3M dan 3T diharapkan akan terus bisa secara efektif mengendalikan dan mengatasi penyebaran Covid-19 termasuk upaya vaksinasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Bulan Februari 2021.

Sinergi antarlembaga Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), terus dijalankan untuk memastikan bahwa setiap program prioritas Pemerintah dapat terlaksana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Peran aktif masyarakat juga terus didorong, agar Indonesia dapat segera keluar dari tekanan akibat pandemi Covid-19. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi Februari 2021.

Bersambung

Berita lainnya di Headlines