TRENDING
Pajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum Global
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Targetkan Pajak Marketplace Mulai Juli 2026

· ·

Pemerintah Targetkan Pajak Marketplace Mulai Juli 2026

Jakarta, PajakOnline - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan implementasi pemungutan pajak melalui platform marketplace mulai berlaku pada Juli 2026. Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan tahap akhir persiapan dengan melibatkan pelaku industri digital guna memastikan proses transisi berjalan lancar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan seluruh perangkat regulasi yang diperlukan telah tersedia dan pelaksanaannya telah memperoleh dukungan dari Menteri Keuangan serta Komisi XI DPR RI.

Menurut Bimo, pemerintah menargetkan kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan pada Juli tahun ini. Kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru.

Pemerintah akan menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform digital, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Bimo menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan persaingan usaha yang lebih setara antara pedagang daring dan pedagang luring (level playing field).

“Harusnya mereka lebih siap juga, karena ini untuk level playing field, keadilan antara yang offline sama yang online,” kata Bimo.

DJP menilai sejumlah platform besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli telah memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan fungsi sebagai pemungut pajak.

Pemerintah juga memiliki pengalaman serupa setelah menunjuk ratusan perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak atas produk dan layanan digital.

Dalam PMK 37/2025, pelaku usaha orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan omzet kepada pihak marketplace.

Selain itu, beberapa jenis transaksi tertentu, seperti penjualan pulsa dan kartu perdana serta perdagangan emas perhiasan tertentu, juga dikecualikan dari mekanisme pemungutan tersebut.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperkuat administrasi perpajakan sekaligus memperluas basis penerimaan negara tanpa menambah jenis pajak baru bagi pelaku usaha digital.

Berita lainnya di Headlines