PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dalam merespons dampak Covid-19, pemerintah Indonesia
Pemerintah meningkatkan pengeluaran terutama untuk kesehatan dan perlindungan sosial, serta upaya untuk mendukung dunia usaha dengan anggaran sekitar Rp40 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp48 miliar di 2021.
Ini termasuk untuk meningkatkan hampir 75% pengeluaran di bidang kesehatan, untuk vaksinasi serta untuk perawatan dan tracing.
“Jadi bagi kami pertama-tama memfokuskan kembali pengeluaran yang sekarang untuk menangani implikasi terkait Covid. Jadi kita tidak perlu menambah defisit terlalu besar. Kita benar-benar harus merancang pembiayaan yang lebih berkelanjutan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara daring dalam acara The 2021 Human Capital Ministerial Conclave bertema Investing in Human Capital for a Green, Resilient and Inclusive Recovery, pada Senin (5/4/2021).
Selain desain pengeluaran, Pemerintah juga fokus pada pengembangan sumber daya manusia, baik penanganan masalah kesehatan dan juga pada pendidikan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan subsidi bagi sekitar 51 juta siswa koneksi internet beserta guru dan pendidikan tinggi. Sumber daya manusia merupakan salah satu porsi belanja terbesar dari total anggaran.
“Desain belanja menjadi sangat penting. Covid-19 yang menyerang kesehatan manusia, juga berdampak pada hal lain akibat terbatasnya kegiatan fisik. Pemerintah pun memberikan berbagai bentuk subdisi yang berfokus pada sumber daya manusia, seperti subsidi bantuan internet untuk murid, mahasiswa, guru, serta dosen,” ungkap Menkeu,
Di tengah kondisi yang dinamis akibat pandemi, Pemerintah sudah mulai menyiapkan program pemulihan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya, di saat permintaan akan listrik menurun, Pemerintah meminta PT PLN untuk mengkonversi energi yang tidak terbarukan menjadi energi terbarukan. Dengan begitu, ketika kondisi membaik, PT PLN sudah mampu menyediakan energi terbarukan untuk dipergunakan oleh masyarakat.
“Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung proses konversi energi tersebut. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan instrumen pembiayaan hijau secara global untuk mendapatkan investor yang ingin berinvestasi pada proyek-proyek ramah lingkungan,” ujar Menkeu.
Menkeu menutup dengan menjelaskan walaupun Indonesia memperlebar defisit tetapi Pemerintah memastikan akan mengembalikan Sesuai ketentuan aturan defisit di bawah 3% secara bertahap. Proses yang tidak mudah, namun menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan agar kepercayaan masyarakat dan pasar kepada Pemerintah dapat terjaga. Indonesia pun dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.
