TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemprov Kalsel Bebaskan Denda Pajak Kendaraan hingga Desember 2023

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan relaksasi guna meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Mulai Juli 2023, wajib pajak diberikan keringanan. Dalam relaksasi ini, diberikan pengurangan dan pembebasan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Program ini akan berlagsung selama enam bulan hingga 9 Desember 2023 mendatang.

“Ini kabar yang ditunggu-tunggu wajib pajak. Pemprov memberikan relaksasi untuk menyambut HUT RI ke-78 dan Hari Jadi Kalsel ke-74,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kalsel Subhan Nor Yaumil dalam keterangannya dikutip hari ini.

Subhan mengatakan, dalam program ini, selain penghapusan denda pajak, diberikan pengurangan pokok pajak. “Dan tidak lagi penerapan pajak progresif,” katanya.

Relaksasi ini diberikan saat wajib pajak membayar pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo. Bila 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo, maka potongannya sebesar dua persen dari pokok pajak. Dan jika 31 hari sampai 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo, wajib mendapat pengurangan sebesar 4 persen. “Semakin dini, semakin besar potongannya,” katanya.

Selanjutnya, relaksasi untuk tunggakan pajak 11 tahun ke atas, wajib pajak hanya harus membayar tunggakan 10 tahun saja. Ditambah pokok pajak tahun berjalan. Pembebasan juga berlaku untuk tunggakan enam sampai 10 tahun, wajib pajak hanya membayar lima tahun. Ditambah juga pokok pajak berjalan. Sementara, untuk tunggakan selama lima tahun, wajib pajak mendapat pengurangan dengan membayar tiga tahun saja.

“Untuk tunggakan empat tahun, wajib pajak hanya membayar dua tahun pokok pajak,” jelasnya. Tunggakan tiga tahun pun mendapat keringanan. Wajib pajak akan mendapat pengurangan dengan hanya membayar satu tahun tunggakan. Tentu ditambah pokok pajak berjalan.

Sementara itu, untuk relaksasi pembebasan bea balik nama, berlaku bagi wajib pajak yang mendaftarkan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/badan usaha yang berasal dari dalam maupun daerah. (Azzahra Choirrun Nissa)