TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penanganan Covid-19 dan Program PEN Sedot Belanja Negara

·

Penanganan Covid-19 dan Program PEN Sedot Belanja Negara

PajakOnline.com—Kinerja realisasi belanja negara hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp1.252,4 triliun atau 45,7% dari dari pagu Perpres 72/2020. Total belanja negara, tumbuh tipis 1,3% dibandingkan tahun lalu pada bulan Juli tahun lalu sebesar 7,9%.

Jika dilihat dari belanja pemerintah pusat yaitu Rp793,6 triliun atau 40% dari total belanja di dalam Perpres 72/2020 hanya tumbuh 4,2% dibandingkan belanja tahun lalu pada bulan Juli dimana tumbuh 9,2%.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Agustus 2020 melalui video conference pada hari ini Selasa (25/8/2020) seperti kami rangkum.

“Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) adalah Rp419,6 triliun atau 50,2% dari total belanja K/L yang ada di dalam Perpres, pertumbuhannya flat 0 dibandingkan tahun lalu. Sedangkan belanja non K/L yaitu sebesar Rp374 triliun atau 32,8% ini naik cukup besar yaitu 9,5 karena banyak program-program PEN memang dimasukkan dalam pos belanja non K/L. Ini yang menyebabkan belanja non K/L kita nanti akan mengalami kenaikan. Kalau dilihat, posnya Rp1.138,9 triliun itu naik luar biasa dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp778, 9 triliun,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.

Untuk realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah sebesar Rp458,8 triliun atau 60,1% dari total transfer di dalam Perpres 72, negatif dibandingkan tahun lalu yaitu minus 3,4 dimana untuk transfer ke daerah sendiri mengalami kontraksi 5,1% yaitu Rp410 triliun meskipun dari sisi persentase terhadap Perpres 72 sudah mencapai 59,3%.

Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PMK 101/2020 yang mulai berlaku pada Agustus 2020 untuk memberikan relaksasi percepatan penyaluran TKDD untuk percepatan APBD untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah.

“Dana Desa yang mengalami lonjakan cukup besar. Ini bagus karena ini sebagian signifikan adalah untuk BLT masyarakat di desa. Rp47,9 triliun sudah teralokasikan atau sudah dibelanjakan dan itu berarti sudah 67,3% dari total alokasi belanja. Dana desa ini naik 50% dibandingkan tahun lalu,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.

Posisi APBN hingga akhir Juli 2020 untuk keseimbangan primer mengalami negatif Rp147,4 triliun. Kenaikan yang sangat besar dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp25,3 triliun.

Realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp503 triliun, naik sangat tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 115,3%. Hal ini disebabkan untuk mendanai defisit yang realisasinya sudah mencapai Rp330,2 triliun atau 31,8% kenaikan defisit terhadap Perpres 72 hingga 79,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ini menggambarkan bahwa APBN kita, penerimaan mengalami tekanan, belanja naik akibat Covid. Oleh karena itu, dampaknya terhadap defisit APBN akan sangat besar. Dalam Perpres, sampai akhir tahun diestimasi sebesar 6,34% dari GDP. Sampai dengan akhir Juli defisit adalah 2% dan GDP,” tutup Menkeu.

Berita lainnya di Headlines