TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerapan Matching Cost Againts Revenue di Pajak Penghasilan

·

Penerapan Matching Cost Againts Revenue di Pajak Penghasilan

Oleh Raden Agus Suparman

PajakOnline.com—“Matching Cost Againts Revenue” banyak digunakan di ilmu akuntansi. Sebagian ahli
mengatakan bahwa ini merupakan prinsip akuntansi. Sebagian lain mengatakan sebagai konsep dasar akuntansi.
Walaupun demikian, konsep dasar dan prinsip akuntansi merupakan acuan yang digunakan untuk menyusun standar akuntansi yang akan digunakan dalam proses akuntansi tersebut.

Prinsip matching cost against revenue ini menekankan perlunya menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama. Biaya tahun pajak 2021 harus diakui dengan penghasilan tahun pajak 2021.

Penerapan prinsip ini akan mudah jika kita mengambil contoh perusahaan perdagangan pada umumnya. Harga pokok penjualan akan muncul jika ada penjualan. Sebaliknya, jika tidak ada penjualan maka tidak ada harga pokok penjualan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menerapkan prinsip ini.”Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan."

Menurut R. Rochmat Sumitro, dalam bukunya “Penuntun Perseroan Terbatas (Naamloze Vennootschap) dengan Undang-Undang Pajak Perseroan” bahwa rumusan di atas sudah ada di Pasal 4 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1932 dengan tambahan kata “itu” di akhir kalimat.

Artinya, prinsip ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dan diatur berdasarkan Ordonansi. Di Undang-Undang Pajak Penghasilan, penerapan prinsip ini disempurnakan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai final, atau penghasilan yang dikecualikan harus dipisahkan.

Kata kuncinya ada di frasa “mendapatkan, menagih, dan memelihara” atau sering disebut 3M. Biaya 3M untuk penghasilan final dan biaya 3M untuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak harus dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak. Begitu juga biaya 3M untuk penghasilan yang dilaporkan di tahun 2021 harus dilaporkan di tahun 2021.

Biaya periode 20XX harus dihubungkan dengan penghasilan periode yang sama. Selain itu, biaya yang tidak berhubungan dengan penghasilan tersebut tidak boleh mengurangi penghasilan tersebut. Dengan demikian, penerapan prinsip matching cost against revenue di Pajak Penghasilan bukan hanya berlaku periode per periode, tetapi juga harus melihat jenis penghasilan yang dilaporkan, apakah penghasilan yang digunggung, penghasilan final, atau penghasilan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berita lainnya di Headlines