TRENDING
Pajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum Global
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerimaan Bea dan Cukai Capai Rp269,4 Triliun hingga November 2025

· ·

Penerimaan Bea dan Cukai Capai Rp269,4 Triliun hingga November 2025

PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penerimaan bea dan cukai mencapai Rp269,4 triliun atau setara 89,3 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nominal tersebut meningkat sebesar 4,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (year on year).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan penerimaan cukai sebesar Rp198,2 triliun atau telah mencapai 81,2 persen dari target APBN dan tumbuh 2,8 persen secara tahunan. Pada periode sama, produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) tercatat sebesar 285 miliar batang, namun mengalami penurunan 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penerimaan kepabeanan dan cukai telah dikumpulkan Rp269,4 triliun yang merupakan 89,3 persen dari APBN, yang berarti pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 4,5 persen,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Desember 2025, dikutip Minggu (21/12/2025).

Untuk setoran bea keluar mencapai Rp26,3 triliun atau setara 589,0 persen dari target APBN dan tumbuh signifikan sebesar 52,2 persen secara tahunan. Kinerja bea keluar tersebut didorong kenaikan harga crude palm oil (CPO), peningkatan volume ekspor kelapa sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang mulai memberikan hasil.

“Tumbuhnya didorong oleh kenaikan harga CPO dan juga volume ekspor dari sawit serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang sudah memberikan hasil. Kita nanti ada beberapa kebijakan bea keluar yang akan segera berlaku di tahun 2026,” kata Suahasil.

Di sisi lain, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp44,9 triliun atau 84,9 persen dari target APBN, namun mengalami kontraksi 5,8 persen secara tahunan. Penurunan bea masuk tersebut dipengaruhi menurunnya impor komoditas pangan serta meningkatnya pemanfaatan fasilitas free trade agreement (FTA).

Dari sisi pengawasan, hingga November 2025 Bea Cukai telah melakukan 17.641 kali penindakan rokok ilegal. Dari penindakan tersebut, jumlah Barang Hasil Penindakan tercatat sebanyak 1.001 juta batang rokok ilegal atau sekitar 1 miliar batang, dengan pertumbuhan penindakan sebesar 34,9 persen secara tahunan. Penindakan didominasi oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 74,2 persen, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 20,5 persen, dan lainnya sebesar 5,3 persen.

“Ini angka yang cukup besar, tapi kalau kita lihat jumlah sesungguhnya di luar sana jauh lebih besar dari 1 miliar batang. Masih banyak rokok ilegal yang beredar di luar dan kemudian nanti mempengaruhi kehidupan masyarakat,” pungkasnya.

Berita lainnya di Headlines