TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerimaan Pajak Hiburan di Mataram Capai Rp2,3 Miliar

·

Penerimaan Pajak Hiburan di Mataram Capai Rp2,3 Miliar

PajakOnline.com—Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram Provinsi NTB mencatat realisasi penerimaan Pajak Hiburan hingga pertengahan Mei 2023 mencapai 70 persen dari target Rp3,2 miliar. "Alhamdulillah, realisasi penerimaan Pajak Hiburan kita sampai pertengahan Mei 2023 sudah mencapai Rp2,3 miliar atau 70 persen dari target Rp3,2 miliar," kata Kepala BKD Kota Mataram HM Syakirin Hukmi dikutip hari ini.

Tingginya realisasi penerimaan Pajak Hiburan didukung banyaknya kegiatan konser musik yang digelar di Mataram setelah pandemi.

"Apalagi sekarang, Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah resmi mencabut status pandemi Covid-19,  sehingga kegiatan hiburan tidak lagi dibatasi," katanya.

Hal tersebut, membawa angin segar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan hiburan. Karena itu, BKD Kota Mataram berencana melakukan perubahan target penerimaan Pajak Hiburan tahun 2023.

"InsyaAllah, target Pajak Hiburan tahun 2023 sebesar Rp3,2 miliar akan kita naikkan melalui APBD Perubahan 2023," katanya.

Dia mengatakan, saat ini timnya sedang turun lapangan melakukan kajian sambil memantau berbagai potensi objek pajak hiburan. Untuk besaran Pajak Hiburan yang ditarik pemerintah kota sebesar 10 persen untuk konser mendatangkan artis nasional, tapi untuk artis internasional pajak dikenakan 15 persen, dan nol persen untuk artis lokal.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines