TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penetapan Baru NJOP Harga Uap dan Listrik

· ·

Penetapan Baru NJOP Harga Uap dan Listrik

PajakOnline.com—Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo telah menetapkan harga uap dan listrik yang digunakan dalam penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi untuk tubuh bumi eksploitasi. Harga uap dan listrik ini digunakan untuk perhitungan PBB sektor pertambangan panas bumi.

Penetapan harga uap dan listrik tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-46/PJ/2021. Beleid yang diteken pada 10 Februari 2021 ini dirilis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.186/PMK.03/2019.

“… Menetapkan keputusan direktur jenderal pajak tentang penetapan harga uap dan harga listrik yang digunakan dalam penentuan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi untuk tubuh bumi eksploitasi,” demikian isi pertimbangan keputusan itu, kami kutip Rabu (17/2/2021).

Harga uap per per kilo watt hour (kWH) ditetapkan senilai Rp866. Sementara itu, harga listrik per kWh ditetapkan senilai Rp1.248. Ketentuan mengenai harga uap dan listrik per kWH tersebut digunakan untuk menentukan NJOP bumi untuk tubuh bumi eksploitasi mulai tahun pajak 2021.

Keputusan Dirjen ini berlaku mulai 10 Februari 2021. Berlakunya Keputusan Dirjen ini akan sekaligus mencabut Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-185/PJ/2020. Namun, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-46/PJ/2021 maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

NJOP merupakan dasar pengenaan pajak (DPP) dalam PBB. NJOP ini merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan. Adapun tata cara penetapan NJOP PBB sektor pertambangan panas bumi telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 PMK 186/PMK.03/2019.

Mengacu aturan ini, secara ringkas untuk menentapkan NJOP bumi dalam PBB sektor pertambangan panas bumi sebelumnya harus ditetapkan NJOP dari permukaan bumi onshore; permukaan bumi offshore; dan NJOP tubuh bumi, yang terdiri atas tubuh bumi eksplorasi dan tubuh bumi eksploitasi.

Sedangkan NJOP bumi untuk tubuh bumi eksploitasi ditentukan berdasarkan nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti ini merupakan hasil perkalian pendapatan uap dan/atau listrik dengan angka kapitalisasi.Pendapatan uap dan/atau listrik yang dimaksud merupakan hasil perkalian dari hasil produksi uap dengan harga uap dan/atau hasil produksi listrik dengan harga listrik.

Berita lainnya di Headlines