TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02% dalam Ketidakpastian Global

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut terungkap dalam Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (16/7/2020).

“Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 5,02%, relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%," kata Menkeu Sri.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018.

“Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar,” ucap Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa Neraca Pembayaran tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar USD4,68 miliar, meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar USD7,13 miliar.

“Kinerja Neraca Pembayaran sepanjang tahun 2019 tersebut merupakan sinyal positif bahwa negara kita memiliki ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380.

“Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir," kata Menkeu Sri Mulyani.