TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02% dalam Ketidakpastian Global

·

Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02% dalam Ketidakpastian Global

PajakOnline.com—Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut terungkap dalam Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (16/7/2020).

“Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 5,02%, relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%," kata Menkeu Sri.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72%, atau di bawah target APBN TA 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menkeu, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang berfokus pada Konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Lebih lanjut, Menkeu menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar Rupiah tahun 2019 cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018.

“Capaian apresiasi nilai tukar Rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar USD129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar USD120,65 miliar,” ucap Menkeu.

Menkeu mengatakan bahwa Neraca Pembayaran tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar USD4,68 miliar, meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar USD7,13 miliar.

“Kinerja Neraca Pembayaran sepanjang tahun 2019 tersebut merupakan sinyal positif bahwa negara kita memiliki ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Menkeu juga memaparkan beberapa capaian baik atas pengelolaan APBN TA 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%; dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380.

“Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir," kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines