Perlunya Reshuffle Kabinet untuk Tingkatkan Kinerja Pemerintah

PajakOnline.com—Issue reshuffle kabinet atau perombakan menteri Kabinet Indonesia Maju pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma`aruf Amin semakin memanas belakangan ini.

Sinyal reshuffle kabinet ini keluar dari ucapan Presiden Jokowi sendiri. Pernyataan reshuffle kabinet terlontar saat Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna.

Presiden Jokowi menyayangkan para pembantunya kurang memiliki sense of crisis. Presiden menuntut para menterinya bekerja extraordinary untuk menangani pandemi.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan..," tegas Presiden Jokowi di hadapan para menterinya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

Kalangan pengamat politik menilai Presiden Jokowi sungguh ingin me-reshuffle kabinet untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. "Reshuffle kabinet memang diperlukan mengingat adanya sejumlah menteri yang berkinerja rendah," kata M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul kepada PajakOnline.com hari ini, Kamis (2/7/2020).

"Di antaranya yang saya nilai berkinerja rendah adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan UKM. Beberapa menteri ini hampir tidak diketahui apa yang dikerjakannya. Termasuk kinerjanya pada pandemi Covid-19," kata alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta yang akrab disapa Jamil ini tanpa menyebut nama-nama menteri tersebut.

Menurut Jamil, idealnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mampu menciptakan pra kondisi di tengah masyarakat untuk siap memasuki new normal. Masyarakat harusnya diberi informasi yang lengkap mengenai new normal, sehingga semua anak bangsa memiliki pemahaman yang sama tentang new normal. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika seyogyanya melakukan kampanye sosial dengan memanfaatkan semua saluran komunikasi yang dimiliki, termasuk bekerjasama dengan semua media.

"Namun kita tidak melihat kampanye yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal yang sama juga terlihat saat pemerintah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau (PSBB). Karenanya, Menteri Komunikasi dan Informatika sangat layak di-reshuffle," kata Jamil.

Menteri lainnya yang juga layak di-reshuffle adalah Menteri Pertanian. "Dilihat dari indikasi yang terus menerus impor. Padahal dari tahun 2014 Presiden Jokowi menjanjikan swasembada pangan. Namun kita belum berhasil mencapai swasembada beras atau pangan apalagi kedaulatan pangan, saking banyaknya impor," kata Jamil.

Untuk Menteri Koperasi dan UKM juga sama sangat layak untuk di-reshuffle, sambung Jamil, di tengah pandemi ini menteri dimaksud, harusnya proaktif, jemput bola karena kementeriannya memiliki alokasi anggaran. "Jadi, seharusnya menteri ini jemput bola membuat program-program untuk menyelamatkan UMKM," kata Jamil.

Dosen Metode Penelitian Komunikasi ini mencermati, dari sisi manajemen komunikasi, kemampuan top level management di negeri ini patut dipertanyakan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Sebab, apabila ada menteri-menteri yang kinerjanya jelek tersebut, artinya bukan hanya salah menterinya saja.

"Ada pula tanggung-jawab Menteri Koodinator di tataran koordinatif. Bisa jadi koordinasinya kurang baik, kurang efektif, atau komunikasinya tidak berjalan, macet. Bahkan, mungkin bisa juga kita lihat komunikasi di top management yang bermasalah," kata Jamil.

Menurut Jamil, saat memimpin sidang kabinet tersebut Presiden Jokowi terlihat emosional dan marah. "Stressing atau penekanannya adalah seorang pemimpin tidak boleh menunjukkan kemarahan di hadapan umum. Seorang pemimpin harus tetap tenang dan berwibawa di hadapan publik," kata Jamil.

Baca Juga: Presiden Jokowi Kecewa, Tidak Ada Progress Penanganan Covid-19