TRENDING
Indonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global dengan 40 Negara Mulai 2027, DJP Bidik Kepatuhan Perusahaan MultinasionalPemerintah Siapkan Insentif PPh 21 DTP untuk 7,54 Juta Pekerja Tahun DepanTax Ratio Indonesia 9,49: Pemerintah Hadapi Tantangan Perluasan Basis PajakDJP Sebutkan Transaksi QRIS Tidak Otomatis Kena Pajak, Masyarakat Agar Pahami Aturan PPNPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 Miliar
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PMK 70/2025, Optimalisasi Penerimaan Negara dengan Integrasi Single Profile

· ·

PMK 70/2025, Optimalisasi Penerimaan Negara dengan Integrasi Single Profile

PajakOnline | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan sistem single profile wajib pajak sebagai bagian dari upaya mengoptimalisasi penerimaan negara di sektor perpajakan. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029, yang memuat sejumlah langkah untuk memperkuat pengelolaan fiskal dan meningkatkan efisiensi pengawasan.

Salah satu langkah strategisnya adalah integrasi basis data penerimaan negara antar-unit di Kemenkeu dan antar-kementerian melalui sistem Single Profile Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli menjelaskan, pihaknya terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran data dengan berbagai instansi untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akurat. “Dengan penyamaan identitas melalui penggunaan NIK sebagai NPWP, integrasi data antar-sistem dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” kata Rosmauli.

Rosmauli menyebutkan, pertukaran data antara DJP dan DJBC telah mencakup informasi ekspor-impor dan profil wajib pajak. Selain itu, DJP juga melakukan kerja sama data dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri terkait informasi kependudukan, serta dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk data badan usaha.
“Integrasi data sebenarnya sudah berjalan. Saat ini kami berada pada tahap penyempurnaan dan perluasan cakupan agar konsep single profile dapat terwujud secara bertahap dan menyeluruh,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni mengatakan, sejak pemadanan atau integrasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) maka arahnya semakin jelas untuk single identity number ataupun sistem single profile yang kemudian masuk dalam coretax untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan juga DJP.

Dengan sistem tersebut, data ekspor dan impor masuk Coretax DJP, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi menunggu dokumen fisik seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk mengkreditkan PPN impor maupun PPh impor. Menjadi lebih mudah dengan one stop services yang terintegrasi.

“Tentunya ini semakin memberikan kemudahan bagi wajib pajak menunaikan hak dan kewajiban perpajakannya,” kata Koni. Selain itu, transparansi di sisi lain dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak patuh berkorelasi dengan bertambahnya penerimaan negara.

Berita lainnya di Headlines