TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Jokowi Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya

·

Presiden Jokowi Minta Pemda Perbanyak Program Padat Karya

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2021, Kamis (11/2/2021) di Istana Negara, Jakarta.

“(Perbanyak) program padat karya agar ini bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat,” pesan Presiden seperti kami kutip dari Sekretariat Kabinet (Setkab).

Kepala Negara menambahkan, belanja pemerintah baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah dengan APBD menjadi satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini.

“Masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya,” tuturnya.

Presiden menilai, banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota melalui program padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, seperti perbaikan jalan kampung, perbaikan saluran air di pembersihan saluran air di kota, perbaikan puskesmas, perbaikan posyandu, hingga perbaikan sekolah.

“Saya kira banyak sekali, sehingga tercipta lapangan kerja dan kita bayar gajinya, mereka akan meningkatkan konsumsi, sehingga meningkatkan daya beli, demand di ekonomi kita,” ujarnya lagi.

Pengerjaan yang dilakukan dengan program padat karya tersebut tidak hanya dapat memperbaiki infrastruktur pelayanan masyarakat tetapi juga memberikan penghasilan pada masyarakat. Presiden pun menambahkan, pemerintah pusat juga melakukan program padat karya secara besar-besaran di semua kementerian yang ada.

“Semua kita geser ke padat karya. Kita harus bergotong-royong (sehingga) semua warga yang sedang kehilangan pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan, golnya ke sana,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga meminta pemda untuk terus melanjutkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

“Tetap lanjutkan terus pemberian bantuan sosial, terutama sembako kepada masyarakat lapisan bawah dan kelompok masyarakat bawah yang tidak bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari program padat karya,” kata Presiden Jokowi.

Berita lainnya di Headlines