TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Jokowi Minta Penyaluran PKH Dilakukan Pekan Ini

· ·

Presiden Jokowi Minta Penyaluran PKH Dilakukan Pekan Ini

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan perlindungan sosial penanganan Covid 19 untuk dipercepat, terutama Program Keluarga Harapan (PKH). Penguatan program perlindungan sosial dan dukungan kepada UMKM dilakukan untuk membantu masyarakat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Perlindungan sosial tadi instruksi Bapak Presiden agar dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini, terutama PKH untuk dimajukan triwulan ketiga. Ini bisa dibayarkan di bulan Juli sehingga bisa membantu masyarakat,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara daring usai Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin (5/7/2021).

Menkeu menjelaskan, target penerima kartu sembako dinaikkan dari semula 15,93 juta menjadi 18,8 juta. Penyaluran juga dipercepat pada awal Juli 2021.

“Dan bantuan tunai untuk 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) selama 2 bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini. Tadi Bapak Presiden bahkan meminta minggu ini. Ini sekarang yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga dipercepat untuk membantu masyarakat miskin di desa yang terdampak Covid 19. Pemberian BLT desa yang saat ini mencapai 5 juta KPM dinaikkan menjadi 8 juta KPM dan diakselerasi pada Juli 2021.

Untuk pogram kartu prakerja, Presiden meminta untuk segera dilakukan penyerapan pada bulan Juli ini. Sementara, bantuan kuota internet diberikan kepada 27,67 juta kepada pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Perpanjangan diskon listrik diberikan kepada 32,6 juta pelanggan hingga September 2021.

“Kami melihat bahwa untuk pelaksanaan PPKM ini perlu tambahan anggaran, terutama perpanjangan diskon listrik. Diskon listrik diberikan kepada 32,6 juta pelanggan akan diperpanjang yang tadinya 6 bulan menjadi 9 bulan, berarti sampai dengan September. Untuk itu, akan diperlukan tambahan alokasi Rp1,91 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines