TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Pajak Parkir di Malang Capai 1,9 Miliar dalam 3 Bulan

·

Realisasi Pajak Parkir di Malang Capai 1,9 Miliar dalam 3 Bulan

PajakOnline.com— Setoran pajak parkir di Malang berada pada tren positif. Diketahui hingga akhir Maret 2023 lalu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang telah mengantongi pendapatan sebesar Rp1,9 miliar dari pajak parkir. Capaian tersebut sudah memenuhi target 56 persen dari target total Rp3,5 miliar.

Kepala Subbidang Pajak Daerah II Bidang Pajak Daerah Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adhy Perdana mengatakan ada beberapa penyebab perolehan pajak parkir berada pada tren positif. Salah satunya peraturan daerah (Perda) yang telah direvisi pada tahun lalu.

”Target tahun lalu masih di angka Rp 9 miliar, sekarang menurun tiga kali lipat karena revisi Perda Pajak Daerah,” kata Ramadhani.

Meskipun target keseluruhan menurun, tetapi untuk capaian pada triwulan pertama naik. Jika dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Menurutnya, potensi pendapatan pajak parkir bisa saja terus bertambah, lantaran Bapenda menerima 15 titik kantong parkir baru. Ramdhani juga mengatakan titik-titik parkir tersebut kebanyakan tempat parkir di rumah makan dan kafe.

”Seperti parkiran RS Lavalette itu bekerja sama dengan Mitra Parking jadi masuk ke kami,” ucapnya.

Potensi pajak parkir ditelusuri dengan cara mendatangi langsung ke kantong parkir yang belum terdaftar di Bapenda.

Melihat pencapaian tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menjelaskan sudah seharusnya potensi pendapatan parkir dimaksimalkan. Terlebih untuk parkir di tempat khusus seperti mal dan restoran, karena ditempat tersebut ramai dengan kendaraan pengunjung.

”Sosialisasi juga harus sering dilakukan agar masyarakat semakin sadar mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan,’’ ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines