TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Stock Opname dalam Pengawasan Meterai

·

Stock Opname dalam Pengawasan Meterai

PajakOnline.com—Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Pembayaran bea meterai yang terutang pada dokumen dapat dilakukan melalui sejumlah cara di antaranya dengan cara menggunakan meterai tempel.

Untuk menjamin ketersediaan meterai tempel, pemerintah memberikan mandat kepada Pos Indonesia untuk mendistribusikan dan menjual meterai tempel. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rutin melakukan pengawasan, salah satunya dengan menjalankan stock opname.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stock opname yaitu pencatatan terhadap segala sesuatu yang masih tersedia. Stock opname dilaksanakan secara berkala untuk mencocokan catatan dan jumlah barang yang ada.

Stock opname dapat dijumpai dalam berbagai bidang mulai dari pertokoan, produsen makanan, koleksi perpustakaan, hingga pengawasan penjualan meterai. Ketentuan stock opname dalam rangka pengawasan penjualan meterai tercantum dalam Surat Edaran No.SE-38/PJ/2013.

Dalam SE-38/PJ/2013, stock opname merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan fisik persediaan benda meterai untuk mengetahui saldo persediaan benda meterai per akhir periode tertentu. Untuk itu, Benda Meterai yaitu meterai tempel dan kertas meterai yang dinyatakan berlaku berdasarkan peraturan menteri keuangan. Sementara itu, meterai tempel merupakan jenis meterai yang digunakan dengan cara ditempelkan pada suatu dokumen.

Sedangkan, kertas meterai merupakan jenis meterai yang diterbitkan dalam ukuran kertas A3 dan A4. Lebih lanjut, stock opname atas meterai dilaksanakan secara kuartalan. Verifikasi kuartalan itu dilakukan secara bersama-sama oleh Tim Verifikasi Benda Meterai Kanwil DJP dan Tim Verifikasi Benda Meterai Area Ritel Pos Indonesia.

Verifikasi kuartalan tersebut salah satunya ditujukan untuk merekonsiliasi jumlah persediaan meterai berdasarkan hasil stock opname dengan laporan persediaan benda meterai dalam buku persediaan yang ada di Kantor Pos Pemeriksa (KPRK).(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines