TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Triwulan I 2021, Sinyal Perekonomian Indonesia Positif

· ·

Triwulan I 2021, Sinyal Perekonomian Indonesia Positif

PajakOnline.com—Berbagai indikator menunjukkan sinyal positif pemulihan ekonomi yang harus dijaga kelangsungannya, seperti tingkat konsumsi masyarakat yang terus membaik, aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang terus meningkat, serta ekspor yang tumbuh semakin kuat.

APBN bergerak sangat dinamis di masa pandemi untuk merespons pandemi Covid-19 dengan kunci utama yaitu mengedepankan keseimbangan antara penguatan countercyclical dengan pengendalian risiko. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN menjadi sangat krusial dalam menjaga konsumsi masyarakat dan keberlangsungan aktivitas usaha.

Melalui berbagai peran APBN, program PEN dan kebijakan ekonomi dalam negeri yang akomodatif, pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 diharapkan di sekitar 4,5% hingga 5,3%. Perekonomian global yang membaik juga akan menjadi boost terhadap confidence di dalam negeri.

“Harapannya ke depan pengelolaan fiskal kita harus kita jaga agar lebih solid, risikonya terkendali dan lebih berdaya tahan untuk meredam uncertainty tadi. Tapi di sisi lain juga harus memberikan stimulus terhadap perekonomian,” kata Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo seperti kami kutip hari ini.

Analis Ahli Muda BKF Anggi Novianti menambahkan, pemulihan ekonomi yang solid hanya akan tercapai jika pandeminya bisa terkendali dan Indonesia harus mampu menjaga momentum pemulihan ini.

“Penanganan pandemi itu seperti layer keju Swiss. Tidak bisa hanya satu tools, masih ada celahnya. Kalau vaksinasi bersama dengan 3T (testing, tracing, treatment) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) ini akan saling menutupi dan pandemi bisa terkendali,” kata Anggi dalam Talkshow Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal secara virtual pada Rabu (28/4/2021).

Lebih lanjut, Peneliti Muda BKF Bondi Arifin menyampaikan pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan percepatan realisasi PEN di sektor kesehatan yang terdiri dari insentif tenaga kesehatan (Nakes) pusat dan daerah, belanja penanganan Covid 19, gugus tugas penanganan Covid 19, santunan kematian Nakes, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan insentif perpajakan kesehatan.

Sebagai informasi, Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF) merupakan tinjauan triwulanan yang diterbitkan Badan Kebijakan Fiskal sebagai media informasi ke masyarakat terkait perkembangan ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal di Indonesia. TEKF edisi I Tahun 2021 ini mengambil tema “Menjaga Optimisme Pemulihan Ekonomi” dan menghadirkan ulasan khusus yaitu Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.

Berita lainnya di Headlines