TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Vaksin Covid-19 Tahap Keempat Tiba di Tanah Air

·

Vaksin Covid-19 Tahap Keempat Tiba di Tanah Air

PajakOnline.com—Sebanyak sepuluh (10) juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 ditambah 1 juta overfill tiba di Indonesia pada Selasa (2/2/2021) kemarin.

“Hari ini 10 juta bahan baku vaksin ditambah 1 juta overfill dari Sinovac sebagai salah satu wujud langkah konkret pemerintah hadir memastikan kesehatan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) Oscar Primadi seperti kami kutip dari Sekretariat Kabinet (Setkab).

Dengan kedatangan ini, total vaksin yang sudah ada di tanah air adalah 28 juta dosis, baik dalam bentuk jadi maupun bahan baku yang diproses lebih lanjut oleh BUMN PT. Bio Farma.

Vaksin tersebut akan dipergunakan untuk program vaksinasi gratis oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia. Oscar mengatakan, vaksinasi adalah bagian dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

“Ketersediaan vaksin yang aman dan sesuai dengan skema pemerintah kita lakukan berkat koordinasi yang cukup baik dengan semua pihak, termasuk dengan pihak Sinovac,” ujarnya.

Vaksin tersebut, imbuhnya, juga telah memperoleh izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta fatwa suci dan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sekjen Kemenkes memaparkan, sejak bulan Januari lalu sudah dilakukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang merupakan prioritas pertama dalam pelaksanaan vaksinasi. Hingga saat ini sekitar 500 ribu tenaga kesehatan sudah menerima vaksinasi dari 1,5 juta yang ditargetkan.

“Sesuai tahapannya, kita akan melakukan penyuntikan kepada public workers/pemberi pelayanan publik dan masyarakat umum setelah itu,” katanya.

Berita lainnya di Headlines