TRENDING
Suahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun PemerintahannyaSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunHarga Minyak Dunia Tembus USD113 per Barel, Risiko Beban Subsidi Energi dan Biaya Logistik MembesarTransaksi Digital Tembus 18,09 Miliar, QRIS Tumbuh 75,80%, Peluang Ekonomi Digital MeluasPenerimaan Bea dan Cukai Capai Rp240,1 Triliun hingga September 2026Wamenkeu Minta Bea Cukai Tak Hambat Arus BarangDJP Temukan Potensi Transaksi Digital Luar Negeri Rp10 Triliun, PPN Diperkirakan Rp1,1 TriliunPajak Marketplace 0,5% Mulai Dipungut, Pedagang Online Wajib Periksa Data dan Surat PernyataanDJP Pantau Penerimaan Pajak Setiap Pekan, Kejar Target Rp750,1 Triliun hingga Akhir 2026Pemerintah Perpanjang DP 0% Rumah dan Kendaraan hingga Akhir 2027, Perhatikan SyaratnyaKanwil DJP Jakbar Dorong Wajib Pajak Manfaatkan PSA: Pengurangan Sanksi hingga 100%Tiket Pesawat Nataru Bebas PPN, Cek!Telkom Percepat Perampingan Anak Usaha, Fokuskan Portofolio pada Bisnis IntiPresiden Prabowo Sampaikan Pesan Ini dalam Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pemerintahannya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Vaksinasi Covid-19 Dimulai Pekan Kedua Januari Ini

·

Vaksinasi Covid-19 Dimulai Pekan Kedua Januari Ini

PajakOnline.com—Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi Covid-19 dengan menggunakan vaksin Sinovac pada minggu kedua di bulan Januari 2021 ini.

“Tadi dilaporkan pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan (Januari) atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada emergency use authorization daripada Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” kata Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers Menko Perekonomian, Kantor Presiden, pada Senin (4/1/2021).

Menurutnya data-data akan digunakan untuk memulai vaksinasi itu diperoleh dari data Turki, data dari Bandung dan juga data-data yang diberikan secara scientific dari Brazil dan juga dari Sinovac itu sendiri.

“Sedangkan pemerintah terus mempersiapkan berbagai vaksinasi juga sedang untuk pengadaan baik Astrazeneca, Novavax, Pfizer, maupun Gavi,” katanya.

Ia menegaskan walaupun pemerintah sudah mempersiapkan vaksinasi, namun masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Pemerintah pun akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan di masyarakat.

“Kedisiplinan masyarakat itu yang memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan,” ujarnya.

Pasca Natal dan Tahun Baru 2021, pemerintah akan mengevaluasi dan memonitor dampak dari libur akhir tahun ini terhadap peningkatan penderita Covid-19.

Peningkatan disiplin di berbagai tempat pun bakal terus dimonitor, baik itu di tempat kerja maupun tempat kegiatan-kegiatan ekonomi.

“Program daripada vaksinasi itu dan Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring. Tentunya vaksinasi untuk 182 juta penduduk itu memerlukan waktu,” katanya.

Berita lainnya di Headlines