PajakOnline.com—Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mempercepat Transformasi Digital. Sebab, selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), infrastruktur dan layanan digital terbukti menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif, seperti bekerja, berjualan, dan belajar dari rumah.
“Dengan adanya pandemi ini, transformasi digital menjadi suatu keharusan. Migrasi dari offline ke online adalah sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Berbagai negara pun, mendorong digitalisasi ekonomi agar tidak ketinggalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Peluncuran Program Dukungan UMKM Indonesia secara online pada Selasa (30/6/2020).
Transformasi Digital tidak saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga mendorong inklusivitas. Pemerintah pun berkomitmen menciptakan lingkungan berusaha yang nyaman bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berbisnis secara online. Pendampingan dan pelatihan secara konsisten dan berkelanjutan juga diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem digital.
“Tentu dengan digitalisasi, jumlah rantai pasokan akan semakin berkurang sehingga akan tercapai efisiensi. Seperti tadi warung sembako berbasis online, itu juga harus diapresiasi dan kita berharap akan makin banyak yang serupa,” terang Menko Perekonomian.
Pemerintah pun mendorong agar e-commerce dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Walaupun sebagian besar masyarakat dapat mengadopsi digital dengan mudah, masih ada kelompok lain yang belum dapat mengakses atau memanfaatkan layanan digital.
“Pemerintah akan mendorong cost dari digitalisasi ini bisa semakin murah. Harga dari smartphone juga diharapkan akan lebih terjangkau, dengan demikian lebih banyak lagi orang yang bisa menggunakan smartphone,” tutur Airlangga.
Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda 216 negara di dunia telah memberikan tekanan pada perekonomian. Sebagai upaya penanganannya, dana sekitar Rp695 triliun telah disiapkan Pemerintah. Untuk pengendalian pandemi kesehatan sebesar Rp87,5 trililun dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp607,5 triliun.
Pemerintah pun terus mengawal masa transisi PSBB menuju tatanan kenormalan baru agar penyebaran second wave tidak terjadi, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah mempersiapkan agar situasi new normal ini bisa dioptimalkan antara pencegahan penyebaran virus (safeguard our lives) dan penyelamatan perekonomian (safeguard our livelihoods)” kata Menko Perekonomian.
Para pemimpin negara di ASEAN juga menyepakati bahwa untuk menghentikan pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan kerja sama untuk penemuan vaksin dan diharapkan menjadi public goods atau tersedia untuk kemanusiaan. “Indonesia sendiri sudah mengeluarkan Super Deduction Tax 300% untuk mendorong kegiatan penemuan vaksin tersebut,” kata Menko Perekonomian Airlangga.
