PajakOnline.com—Realisasi di bidang perlindungan sosial dalam Program PEN Tahun 2020 relatif tepat sasaran dan cukup efektif dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga kelompok miskin dan rentan.
Dalam keterangan pers tertulis Kemenkeu yang kami kutip hari ini, pemulihan ekonomi telah menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun waktu September 2020 hingga Februari 2021, khususnya dari sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, perdagangan, serta jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman.
Selain itu, tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19 persen pada September 2020, lebih rendah dari prediksi Bank Dunia jika tanpa program PEN yang mencapai 11,8 persen. Dengan kata lain, PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan.
Kontribusi program PEN tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan alokasi hingga mencapai Rp699,43 triliun. Per 18 Mei 2021, program Perlinsos PEN sudah terealisasi Rp57 triliun atau 39 persen dari pagu, antara lain digunakan untuk penyaluran berbagai program bansos kepada 9,71 juta KPM PKH, 15,93 juta KPM Kartu Sembako, 10 juta KPM Bansos Tunai, 2,77 juta penerima kartu PraKerja, 3,97 juta KPM BLT Desa, serta bantuan kuota internet untuk 27,7 juta penerima.
Kerja keras APBN melalui belanja negara terus dijaga untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi, sehingga momentum ini dapat dimanfaatkan untuk lebih mendorong pendapatan negara yang mulai membaik.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2021 mencapai Rp723,0 triliun atau 26,3 persen APBN 2021, tumbuh signifikan sebesar 15,9 persen (yoy). Realisasi belanja negara terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp489,8 triliun dan TKDD sebesar Rp233,2 triliun.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat tumbuh tinggi terutama didukung oleh pertumbuhan Belanja K/L sebesar 37,2 persen (yoy) dan belanja non K/L yang tumbuh 17,7 persen (yoy).
Realisasi belanja barang K/L tumbuh 87,1 persen, terutama didukung penanganan kesehatan dan vaksinasi, serta pemberian bantuan pelaku usaha mikro, serta memberikan manfaat berupa pengadaan 23,9 juta dosis vaksin, klaim biaya perawatan untuk 159,7 ribu pasien Covid-19, pemberian bantuan kepada 8,29 juta pelaku usaha mikro, dan pemberian BOS Kemenag kepada 3,45 juta siswa sekolah swasta, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan senilai Rp1,5 triliun.
Selanjutnya, realisasi belanja modal tumbuh signifikan sebesar 132,4 persen, terutama berasal dari proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas. Realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bendungan sebesar 61,61 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp7,82 triliun, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 600 km dengan progress sebesar 23,87 persen, rehabilitasi sepanjang 3.900 km dengan progres sebesar 24,23 persen, dan pembangunan jalur KA yang telah terealisasi sebesar 66,58 persen dari target 236,66 km.
Selain itu, belanja modal juga telah digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 59,14 km senilai Rp0,5 triliun dan pembangunan jembatan sepanjang 3,31 km senilai Rp0,2 triliun.
Realisasi belanja bansos mencapai Rp61,4 triliun, atau tumbuh 0,1 persen, antara lain disalurkan melalui pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin, pemberian sembako kepada 15,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 9,6 juta KPM, pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM, pemberian KIP Kuliah kepada 906,9 ribu mahasiswa dan penyaluran PIP kepada 9,9 juta siswa.
Realisasi belanja subsidi dan belanja lain-lain juga meningkat, utamanya untuk penyaluran berbagai jenis subsidi dan program pra-kerja. Realisasi belanja subsidi sampai dengan April 2021 tumbuh 24,1 persen (yoy), terutama dipengaruhi kenaikan subsidi listrik akibat adanya carryover penjualan tahun 2020 ke 2021, serta kenaikan ICP dan volume konsumsi LPG.
Belanja Subsidi telah direalisasikan untuk pemberian subsidi solar, minyak tanah, LPG, listrik, dan bunga perumahan bagi masyarakat, serta subsidi bunga KUR dan subsidi pupuk. Sedangkan belanja lain-lain tumbuh 379,9 persen (yoy) didorong pemberian bantuan iuran JKN kepada 19,15 juta masyarakat dan pelaksanaan program pra-kerja kepada 2,8 juta masyarakat.
