TRENDING
Kemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN Berganda
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Karyawan Jadi Kuasa Wajib Pajak Harus Punya SKT

· ·

Karyawan Jadi Kuasa Wajib Pajak Harus Punya SKT

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah memperbarui ketentuan mengenai penunjukan kuasa wajib pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026.

Dalam aturan terbaru tersebut, karyawan perusahaan yang ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak tidak lagi otomatis dapat mewakili perusahaan, melainkan harus memenuhi persyaratan sebagai pihak lain, termasuk memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku.

Perubahan ini dilakukan setelah PMK Nomor 44 Tahun 2026 mencabut PMK Nomor 229/PMK.03/2014, yang sebelumnya secara khusus mengatur karyawan sebagai salah satu kategori kuasa wajib pajak.

Kini, karyawan yang akan bertindak sebagai kuasa wajib pajak dipersamakan dengan pihak lain sehingga wajib memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan pemerintah.

Selain memiliki SKT yang masih berlaku, pihak lain yang ditunjuk sebagai kuasa juga harus telah terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adapun tata cara penerbitan SKT akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan DJP.

PMK Nomor 44 Tahun 2026 juga memperluas pilihan pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak.

Selain konsultan pajak, wajib pajak kini dapat menunjuk anggota keluarga atau pihak lain yang memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas.

Untuk konsultan pajak, kompetensi dibuktikan dengan Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku, sedangkan bagi pihak lain dibuktikan dengan kepemilikan SKT.

Pemerintah menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme kuasa wajib pajak, serta menciptakan pelayanan perpajakan yang lebih akuntabel dan selaras dengan transformasi administrasi perpajakan berbasis digital.

Meski wajib pajak dapat menunjuk kuasa, tanggung jawab atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada wajib pajak yang memberikan kuasa.

Berita lainnya di Headlines