Jakarta, PajakOnline — Pemerintah memastikan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace mulai diberlakukan pada 1 November 2026. Kepastian tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah sebelumnya kebijakan ini ditunda dari jadwal awal 1 Agustus 2026.Menteri Keuangan Suahasil Nazara resmi melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan, baik itu dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), hingga Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Dalam pelantikan itu, Suahasil mengungkapkan, prosesi pelantikan ini merupakan kelanjutan dari proses promosi dan mutasi yang telah dijalankan sebelumnya.
“Pelantikan hari ini juga adalah kelanjutan dari pengisian jabatan pimpinan pratama dan pejabat lainnya di Kemenkeu yang telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir,” kata Suahasil kepada wartawan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Suahasil mengungkapkan, beberapa waktu terakhir, Kementerian Keuangan telah gencar melakukan perombakan jajaran pejabat. Terakhir, dilakukan saat era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang telah melantik ratusan pejabat baru di Kementerian Keuangan.
“Kita ketahui beberapa waktu terakhir ada pelantikan, pada saat itu ada yang belum sempat ikut pelantikan, ada yang berhalangan, dan selama beberapa hari terakhir ada usulan penyempurnaan atas pelantikan-pelantikan dan penunjukkan,”
katanya.
Suahasil pun memastikan, proses pelantikan mutasi dan promosi ini merupakan hal rutin yang dilakukan institusi untuk menjaga keberlanjutan kualitas organisasi.
“Ini adalah keberlanjutan, keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan kita semua menjaga kualitas organisasi, dan mempersiapkan institusi kita ke depan,” ujar Suahasil.
Pelantikan hari ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2026. Lalu, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.
Berikut ini daftar pejabat yang dilantik;
1. Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretariat Pengadilan Pajak
2. Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak
3. Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
4. Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta
5. Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara
6. Ani Natalia sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku
7. Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelyanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
8. Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
9. Adhang Noegroho Adi sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku
10. Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
11. Evy Mulyani selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
12. Panca Putra Jaya sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
13. Herman Saherudin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan
14. Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan lainnya.
