Jakarta, PajakOnline — Kementerian Keuangan menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi yang terkendali, aktivitas konsumsi yang berjalan, serta kondisi fiskal yang masih terjaga menjadi sejumlah indikator yang diperhatikan pemerintah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan penilaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi September 2026.
Pemerintah, kata dia, tetap mencermati perkembangan global, terutama dinamika geopolitik dan kondisi suku bunga global yang dapat memengaruhi pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Kondisi suku bunga global diperkirakan masih akan berada dalam situasi higher for longer. Karena itu dampaknya terhadap perekonomian domestik perlu terus diantisipasi,” kata Suahasil.
Suahasil menegaskan APBN menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk merespons potensi tekanan dari luar negeri.
Salah satu fondasi yang digunakan pemerintah untuk melihat ketahanan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara kuartalan, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 3,73 persen dibandingkan triwulan I 2026. Sementara secara tahunan, pertumbuhan triwulan II mencapai 5,29 persen.
Pada periode tersebut, PDB Indonesia berdasarkan harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp3.576,2 triliun.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2026 dicatat sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 10,81 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 15,97 persen secara tahunan.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah mencermati perkembangan harga.
Inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan. Kemenkeu menilai kombinasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut memberikan indikasi bahwa aktivitas ekonomi domestik masih bergerak cukup kuat.
Suahasil mengatakan angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menilai ketahanan ekonomi nasional.
“Itu adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita bahwa perekonomian Indonesia itu stay resilient,” katanya.
Konsumsi Masyarakat Tetap Bergerak
Kemenkeu juga melihat sejumlah indikator aktivitas ekonomi masyarakat masih menunjukkan pertumbuhan.
Penjualan kendaraan, penjualan semen, konsumsi, serta penjualan riil menjadi indikator yang terus dipantau pemerintah. Penguatan keyakinan konsumen juga menjadi salah satu sinyal bahwa aktivitas domestik masih berjalan.
Namun, pemerintah tetap mencermati sektor manufaktur karena sektor tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi global. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam menghadapi perubahan permintaan global.
Dari pasar keuangan, pemerintah mencatat adanya pemulihan arus modal.
Hingga 11 September 2026, akumulasi capital inflow tercatat sekitar Rp141,6 triliun.
Untuk Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing secara neto tercatat Rp40,8 triliun. Sementara arus masuk pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat Rp171,6 triliun.
Pergerakan tersebut menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah dalam melihat kondisi pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian global.
APBN Tetap Menjadi Penyangga
Ketahanan ekonomi juga berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah.
Hingga akhir Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295 triliun. Dengan demikian, APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap PDB.
Kemenkeu menyebut defisit tersebut masih berada dalam batas yang terkendali. Pemerintah juga mencatat keseimbangan primer tetap positif.
Suahasil mengatakan kinerja tersebut menunjukkan pelaksanaan APBN hingga Agustus masih relatif sesuai jalur yang direncanakan.
“Di akhir Agustus 2026, kinerja APBN kita itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali,” ungkap Suahasil.
Meski sejumlah indikator domestik menunjukkan ketahanan, pemerintah tidak mengabaikan risiko eksternal.
Perkembangan geopolitik, konflik di Timur Tengah, perubahan arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, serta kondisi suku bunga global yang berpotensi bertahan tinggi menjadi faktor yang terus dipantau.
Tekanan global dapat memengaruhi arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, perdagangan internasional, hingga permintaan terhadap produk ekspor Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah menilai kebijakan fiskal harus tetap memiliki ruang untuk merespons apabila terjadi guncangan eksternal.
Ketahanan APBN juga dikaitkan dengan desain kebijakan fiskal tahun berikutnya.
Kemenkeu menyebut RAPBN 2027 dirancang dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta defisit APBN 2,4 persen terhadap PDB.
Menurut Suahasil, target defisit 2,4 persen memberikan ruang bagi pemerintah untuk menghadapi kemungkinan guncangan ekonomi dan tetap menjaga defisit di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Data hingga Agustus–September 2026 menunjukkan perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif, sementara inflasi berada pada level 3,19 persen dan defisit APBN masih relatif rendah terhadap PDB.
Namun, indikator tersebut tidak berarti risiko ekonomi telah hilang. Ketidakpastian global, geopolitik, suku bunga internasional, arus modal, serta kinerja manufaktur tetap menjadi faktor yang harus dipantau.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menempatkan APBN sebagai salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ketika tekanan eksternal masih berlangsung.
