TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Insentif Pajak Lanjut Terus, Ekonomi Menuju Pemulihan

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah akan berupaya menjaga agar momentum pertumbuhan pada kuartal II/2021 sebesar 7,07%, bisa terus berlanjut hingga akhir tahun.

Upaya tersebut, di antaranya, dengan memperpanjang pemberian berbagai stimulus, termasuk insentif pajak, hingga Desember 2021. Perpanjangan insentif pajak akan membuat dunia usaha memiliki ruang bernapas untuk pulih.

"Insentif pajak ini akan kami teruskan sampai Desember. Diharapkan dunia usaha masih memiliki ruang untuk bernapas dan pulih secara kuat," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual, belum lama ini.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini telah memberikan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan dunia usaha.

Insentif tersebut meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN DTP atas sewa unit toko, ruko, lapak, gerai di mal-mal hingga pasar-pasar tradisional.

Perpanjangan insentif PPh pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi dipercepat PPN diberikan kepada sektor-sektor tertentu yakni jasa pendidikan; jasa kesehatan; sektor angkutan darat, air, dan udara; penyedia jasa , akomodasi; serta konstruksi.

Perpanjangan insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh final UMKM DTP akan berlaku untuk semua sektor usaha. Adapun pada insentif PPN DTP atas sewa unit di mal berlaku selama 3 bulan, yakni sejak masa pajak Agustus hingga Oktober 2021.

Selain itu, masih ada insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Menkeu mengungkapkan, pemanfaatan insentif pajak hingga saat ini telah mencapai Rp48,3 triliun atau 77% dari pagu Rp62,8 triliun. Realisasi pemanfaatan menunjukkan insentif pajak benar-benar dibutuhkan pelaku usaha. "Insentif usaha sudah berjalan bagus," katanya.

Menkeu menilai kinerja berbagai sektor usaha pada kuartal II/2021 telah pulih. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan positif pada 17 sektor lapangan usaha, seperti industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar-eceran, mobil, sepeda motor, dan konstruksi.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, mayoritas wajib pajak masih membutuhkan insentif pajak, terutama kalangan pelaku usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.

"Pemberian insentif, keringanan, atau diskon pajak sangat membantu wajib pajak untuk bangkit dan memulihkan kegiatan usahanya. Pajak kita untuk kita. Pajak yang kita bayar ini untuk mengakselerasi perbaikan ekonomi yang saat ini sudah kita rasakan lebih baik," kata Koni, Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group.