TRENDING
Pajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalPajak Digital Resmi Berlaku Hari Ini, Tidak Ada Pungutan GandaPemprov Sulbar Hapus 100 Persen Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Warga Miskin, Berlaku hingga 30 November 2026Daya Beli Masyarakat Turun, Industri Ritel Indonesia Diprediksi Tumbuh di Bawah 5 Persen pada 2026Indonesia Penuhi 80 Persen Persyaratan OECD, Target Anggota Penuh 2028Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4,56 Juta Ton, Stok Aman Hadapi Akhir TahunPenegakan Hukum Pajak, Kanwil DJP Jakarta Barat Lelang 6 Barang SitaanPolemik PPN Pembalut Memanas, Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan Pajak atas Kebutuhan BiologisSistem Pajak Digital Diperkuat, DJP Tegaskan Transfer Antarbank Tidak Otomatis Kena PPNOver-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum Global
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026

·

Pemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026

Depok, PajakOnline – Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat melalui program pengurangan pokok pajak dan sanksi administrasi. Besaran pengurangan pokok pajak mencapai 100 persen untuk tunggakan pada periode tertentu.

Program yang dilaksanakan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok tersebut berlangsung mulai 5 Oktober hingga 30 November 2026. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKD Kota Depok, Hendra Kurniawan, menjelaskan bahwa besaran pengurangan disesuaikan dengan tahun pajak yang masih terutang.

“Program keringanan ini kami berikan sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBB-P2. Besaran pengurangan disesuaikan dengan periode tahun pajaknya,” ujar Hendra, dikutip hari ini.

Pengurangan PBB-P2 Berdasarkan Tahun Pajak

Dalam program tersebut, Pemkot Depok menerapkan besaran pengurangan pokok PBB-P2 berdasarkan kelompok tahun pajak.

Berikut rinciannya:

- Tahun pajak 1994–2011: pengurangan pokok pajak sebesar 100 persen.

- Tahun pajak 2012–2016: pengurangan pokok pajak sebesar 75 persen.

- Tahun pajak 2017–2022: pengurangan pokok pajak sebesar 50 persen.

- Tahun pajak 2023–2025: pengurangan pokok pajak sebesar 25 persen.

Selain pengurangan pokok pajak, Pemkot Depok juga menyediakan pengurangan sanksi administrasi. Khusus untuk tahun pajak 2026, pengurangan sanksi administrasi dapat mencapai 100 persen sesuai ketentuan program.

Dengan skema tersebut, wajib pajak yang mempunyai tunggakan lama berpeluang memperoleh keringanan signifikan. Namun, besaran akhir yang harus dibayarkan tetap perlu dipastikan berdasarkan data tagihan dan ketentuan yang berlaku.

Berlaku hingga 30 November 2026

Masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2 perlu memperhatikan batas waktu pelaksanaan program, yakni 30 November 2026.

Wajib pajak disarankan memeriksa data objek pajak, tahun tunggakan, serta nominal tagihan setelah pengurangan sebelum melakukan pembayaran. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan besaran kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Informasi mengenai tagihan dan mekanisme pembayaran dapat dikonfirmasi melalui kanal resmi Pemkot Depok atau BKD Kota Depok.

Dorong Kepatuhan dan Pembenahan Data Pajak Daerah

Program keringanan PBB-P2 tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat melunasi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki administrasi piutang pajak.

Data tunggakan yang lebih akurat diperlukan agar pengelolaan PBB-P2 dapat berjalan lebih tertib, mulai dari pendataan objek pajak hingga penagihan kewajiban yang belum diselesaikan.

Di sisi lain, pemberian insentif perlu diimbangi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat diharapkan membayar PBB-P2 tepat waktu agar tidak terus menumpuk kewajiban pada tahun-tahun berikutnya.

Pemkot Depok juga dikabarkan tengah menyusun skema penghargaan bagi wajib pajak yang disiplin membayar, termasuk kemungkinan pemberian diskon pada awal 2027.

Kebijakan tersebut berpotensi menjadi pendekatan yang lebih seimbang: memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan sekaligus mendorong penghargaan bagi wajib pajak yang patuh.

Bagi masyarakat yang masih mempunyai kewajiban PBB-P2, program hingga 30 November 2026 menjadi kesempatan untuk memeriksa dan menyelesaikan tunggakan sesuai fasilitas yang tersedia.

Berita lainnya di Headlines