TRENDING
BI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah Pasar
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Transaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin Menguat

·

Transaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin Menguat

Jakarta, PajakOnline – Transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. 

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi QRIS tumbuh 70,95% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026. Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Perkembangan QRIS menjadi salah satu indikator penting transformasi ekonomi digital Indonesia. Sistem pembayaran berbasis kode QR ini semakin banyak digunakan dalam transaksi ritel, perdagangan, jasa, hingga aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meningkatnya penggunaan QRIS juga menunjukkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa melakukan pembayaran secara nontunai. Kemudahan transaksi, kecepatan pembayaran, serta berkurangnya ketergantungan terhadap uang tunai menjadi sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan tersebut.

Pengguna dan Merchant Terus Bertambah

Berdasarkan data Bank Indonesia yang diberitakan untuk Oktober 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 71,91 juta orang. Sementara itu, jumlah merchant yang menerima pembayaran QRIS mencapai 51,31 juta.

Perluasan jaringan merchant tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran digital semakin menjangkau berbagai lapisan pelaku usaha, termasuk pedagang kecil dan sektor informal.

Bagi UMKM, QRIS memberikan kemudahan menerima pembayaran tanpa harus menyediakan uang kembalian atau mengelola uang tunai dalam jumlah besar. Pencatatan transaksi digital juga berpotensi membantu pelaku usaha memperbaiki administrasi keuangan dan membangun rekam jejak usaha.

Mendorong Efisiensi dan Daya Saing UMKM

Pertumbuhan transaksi QRIS tidak sekadar menunjukkan meningkatnya penggunaan teknologi pembayaran. Lebih jauh, perkembangan ini berpotensi memperkuat efisiensi kegiatan ekonomi dan memperluas akses pelaku usaha terhadap ekosistem keuangan digital.

Transaksi yang tercatat secara elektronik dapat membantu pelaku UMKM memahami pola penjualan, mengelola arus kas, dan meningkatkan kualitas pencatatan keuangan.

Namun, digitalisasi pembayaran juga perlu diikuti peningkatan literasi keuangan, keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta pemahaman mengenai biaya layanan yang berlaku.

Digitalisasi dan Tantangan Perpajakan

Sementara itu, Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni mengatakan, dari perspektif perpajakan meningkatnya transaksi digital menjadi perkembangan penting bagi penguatan administrasi dan kepatuhan pajak.

"Data transaksi elektronik berpotensi membantu pelaku usaha menyusun pencatatan omzet secara lebih teratur," kata Koni.

Koni menyebutkan, bagi otoritas pajak, perkembangan ekonomi digital juga menjadi bagian dari perubahan pola aktivitas ekonomi yang membutuhkan sistem administrasi perpajakan yang adaptif.

Namun, sambung Koni, transaksi QRIS tidak otomatis berarti seluruh nilai transaksi merupakan penghasilan kena pajak. DJP tetap perlu memerhatikan karakter transaksi, identitas pihak yang bertransaksi, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pencatatan digital juga harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi keuangan.

Menjaga Kepercayaan terhadap Ekonomi Digital

Pertumbuhan QRIS sebesar 70,95% menjadi sinyal positif bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut membutuhkan infrastruktur pembayaran yang andal, keamanan sistem, biaya transaksi yang proporsional, dan pemerataan akses teknologi.

Tantangan berikutnya adalah memastikan digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga memberikan manfaat nyata berupa peningkatan produktivitas, perluasan pasar UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

QRIS bukan sekadar alat pembayaran, melainkan salah satu infrastruktur penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang semakin efisien, transparan, dan berdaya saing.

Berita lainnya di Headlines