TRENDING
DJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib Rupiah
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen

·

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 Persen

Semarang, PajakOnline — Kinerja penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah (Jateng) I menunjukkan pertumbuhan positif hingga Oktober 2026. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp32,02 triliun atau 77,04 persen dari target tahun ini sebesar Rp41,56 triliun.

Pencapaian tersebut tumbuh 24,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, Kanwil DJP Jawa Tengah I masih harus mengumpulkan sekitar Rp9,54 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak sepanjang 2026.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Arif Yanuar menyampaikan realisasi penerimaan pajak Januari hingga Oktober 2026 tersebut juga melampaui proyeksi yang telah ditetapkan.

“Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp32,02 triliun. Capaian ini tumbuh 24,23 persen secara tahunan dan telah mencapai 77,04 persen dari target penerimaan tahun ini,” kata Arif dalam kegiatan Srawung Bareng PMK-71 Tahun 2026 di Gedung Keuangan Negara II Semarang, Selasa (17/11/2026).

Menurut Arif, penerimaan selama sepuluh bulan pertama tahun ini lebih tinggi Rp986,34 miliar atau 3,18 persen dibandingkan proyeksi sebesar Rp31,03 triliun.

Kinerja penerimaan pada Oktober 2026 juga menunjukkan perkembangan positif. Dalam satu bulan, penerimaan pajak mencapai Rp2,77 triliun, lebih tinggi Rp75,99 miliar dibandingkan proyeksi penerimaan bulan tersebut.

PPN dan PPnBM Menjadi Kontributor Terbesar

Berdasarkan jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi kontributor terbesar penerimaan Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Realisasi PPN dan PPnBM mencapai Rp19,45 triliun, tumbuh 36,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas tercatat Rp13,09 triliun atau meningkat 30 persen.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp37,90 miliar, tumbuh 23,16 persen.

Namun, pos Pajak Lainnya mencatat realisasi minus Rp557,50 miliar dengan pertumbuhan negatif 139,79 persen.

Sektor Industri Menopang Penerimaan

Dari sisi sektoral, lima sektor usaha utama menyumbang 88,21 persen dari total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I hingga Oktober 2026.

Sektor industri masih menjadi tulang punggung penerimaan dengan kontribusi Rp17,03 triliun atau 53,19 persen dari total penerimaan. Sektor ini tumbuh 33,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dengan kontribusi Rp6,43 triliun atau 20,07 persen, tumbuh 20,4 persen.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp2,93 triliun atau 9,15 persen, dengan pertumbuhan 16,7 persen.

Sebaliknya, sektor aktivitas keuangan dan asuransi mencatat penerimaan Rp1,07 triliun atau 3,34 persen, tetapi mengalami kontraksi 6,7 persen.

Sektor konstruksi juga mengalami tekanan. Penerimaan dari sektor ini mencapai Rp788,77 miliar atau 2,46 persen dari total penerimaan, dengan kontraksi 16,7 persen.

Pengurangan Sanksi Administratif Jadi Instrumen Kepatuhan

Menjelang akhir tahun, DJP Jawa Tengah I mendorong wajib pajak memanfaatkan Program Pengurangan Sanksi Administratif sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Program tersebut diharapkan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan memperoleh keringanan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Arif berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus membantu wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Pertumbuhan penerimaan pajak Jawa Tengah I menjadi indikator positif bagi kinerja fiskal regional. Namun, dengan realisasi yang baru mencapai 77,04 persen dari target, percepatan penerimaan pada dua bulan terakhir 2026 tetap menjadi tantangan.

Penguatan kepatuhan, optimalisasi pengawasan, serta keberlanjutan aktivitas industri dan perdagangan akan menjadi faktor penting dalam menentukan pencapaian target penerimaan pajak hingga akhir tahun.

Berita lainnya di Headlines