Jakarta, PajakOnline - Pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri nasional ternyata masih belum optimal.
Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas fiskal untuk mendorong investasi, memperkuat industri manufaktur, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rendahnya pemanfaatan insentif tersebut perlu segera dievaluasi.
Persoalannya bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan, keterbatasan informasi mengenai persyaratan, serta mekanisme pengajuan insentif yang belum sepenuhnya dipahami perusahaan.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengatakan, optimalisasi fasilitas kawasan industri membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya.
Menurut Tri, penguatan kawasan industri membutuhkan iklim usaha yang kondusif agar sektor manufaktur nasional tetap kompetitif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Kami berharap forum ini dapat merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia maupun usulan skema insentif baru bagi kawasan industri dan perusahaan di dalamnya agar dapat diimplementasikan," kata Tri dalam keterangan yang disampaikan Kemenperin, dikutip Selasa (17/11/2026).
Pemerintah sebenarnya telah menyediakan fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha di kawasan industri melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Fasilitas tersebut mencakup tax holiday dan tax allowance dengan mempertimbangkan klasifikasi Wilayah Pengembangan Industri (WPI).
Dalam ketentuan tersebut, WPI dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni WPI maju, WPI berkembang, WPI potensial I, dan WPI potensial II.
Pengelompokan wilayah tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian fasilitas fiskal untuk mendorong pemerataan pembangunan industri dan investasi.
Namun, persoalan serius muncul pada tingkat pemanfaatannya.
Berdasarkan Laporan Belanja Perpajakan 2024, belum terdapat wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax holiday khusus berdasarkan skema kawasan industri tersebut.
Sementara itu, nilai pemanfaatan tax allowance untuk kawasan industri tidak disajikan secara terpisah karena telah digabungkan dengan pemanfaatan tax allowance berdasarkan rezim umum.
Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara fasilitas yang disediakan pemerintah dan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses insentif yang tersedia.
Padahal, insentif perpajakan seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan pengembangan industri manufaktur.
Potensi ekonomi kawasan industri Indonesia sebenarnya sangat besar.
Hingga Juli 2026, Kemenperin mencatat terdapat 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110.000 hektare.
Kawasan tersebut menampung lebih dari 12.000 perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, dan mencatat akumulasi investasi mencapai Rp6.750 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kawasan industri memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, mulai dari menarik investasi, meningkatkan kegiatan produksi, memperkuat rantai pasok, hingga menciptakan lapangan kerja.
Kinerja sektor manufaktur juga menunjukkan perkembangan positif.
Pada triwulan III 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,88%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%.
Nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan nilai investasi hampir Rp200 triliun pada periode tersebut.
Capaian ini memperlihatkan bahwa industri manufaktur masih menjadi salah satu motor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, besarnya investasi dan jumlah kawasan industri belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya pemanfaatan seluruh fasilitas yang disediakan pemerintah.
Karena itu, peningkatan pemanfaatan insentif perpajakan menjadi salah satu agenda penting untuk memperkuat daya saing industri nasional.
Rendahnya pemanfaatan insentif kawasan industri menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas fiskal saja belum cukup.
Setidaknya terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, keterbatasan pemahaman perusahaan mengenai jenis fasilitas perpajakan yang tersedia. Tidak semua pelaku usaha memahami perbedaan persyaratan dan manfaat tax holiday maupun tax allowance.
Kedua, informasi mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan insentif belum sepenuhnya tersosialisasi kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
