TRENDING
Jakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan Polri
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

BI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib Rupiah

·

BI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib Rupiah

Jakarta, PajakOnline – Bank Indonesia (BI) dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga acuan atau BI-Rate pada 18 November 2026. Keputusan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar keuangan karena akan menentukan arah kebijakan moneter Indonesia di tengah tekanan nilai tukar rupiah, ketidakpastian ekonomi global, dan kebutuhan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, BI-Rate berada pada level 5,75%. Posisi tersebut dipertahankan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026.

Dalam rapat yang sama, Bank Indonesia menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%, sedangkan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,50%.

Keputusan tersebut menunjukkan  BI masih mengutamakan stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi di tengah tekanan eksternal yang belum sepenuhnya mereda.

Pasar Memperkirakan BI Mempertahankan Suku Bunga

Menjelang RDG November, pelaku pasar memperhatikan sejumlah indikator ekonomi domestik dan global yang dapat memengaruhi keputusan bank sentral.

Salah satu proyeksi datang dari DBS Group Research. Dalam laporan The Week Ahead tertanggal 13 November 2026, DBS memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%.

Pertimbangan tersebut antara lain didasarkan pada inflasi yang masih terkendali, penurunan harga minyak, serta perkembangan nilai tukar rupiah.

Inflasi Oktober 2026 dilaporkan berada di kisaran 3,2% secara tahunan, masih dalam sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 2,5% ± 1%.

Keputusan BI tetap bergantung pada perkembangan data ekonomi terbaru, terutama stabilitas nilai tukar, pergerakan arus modal asing, dan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Perkiraan mempertahankan suku bunga belum merupakan keputusan resmi Bank Indonesia.

Rupiah Menjadi Perhatian Utama Bank Indonesia

Stabilitas rupiah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan moneter November.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada 13 November 2026 tercermin dalam kurs JISDOR sebesar Rp18.218 per dolar AS.

Tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat, serta pergerakan investasi portofolio asing.

Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia perlu menjaga daya tarik aset keuangan domestik sekaligus memastikan stabilitas pasar valuta asing.

Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi, termasuk intervensi di pasar valuta asing, transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta penguatan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra.

Hal ini bertujuan menjaga stabilitas rupiah tanpa harus selalu mengandalkan kenaikan suku bunga acuan.

The Fed dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Federal Reserve atau The Fed memiliki pengaruh besar terhadap arus modal internasional, pergerakan dolar AS, dan daya tarik investasi di negara berkembang.

Apabila suku bunga Amerika Serikat bertahan tinggi lebih lama, aset keuangan berbasis dolar berpotensi tetap menarik bagi investor global.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Selain itu, ketegangan geopolitik internasional dan ketidakpastian harga energi juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan Bank Indonesia.

Oleh karena itu, BI harus mempertimbangkan keseimbangan antara menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

BI Perkuat Likuiditas untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Selain kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga menggunakan instrumen makroprudensial untuk mendorong pembiayaan sektor riil.

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap dengan target penyesuaian kumulatif sebesar 200 basis poin hingga Desember 2026.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan sehingga kemampuan bank dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha dapat meningkat.

Dalam laporan kebijakan terbarunya, BI menegaskan kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability, sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth.

Strategi tersebut mencerminkan upaya bank sentral menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan kebutuhan pembiayaan sektor produktif.

Keputusan BI pada 18 November mendatang akan memiliki implikasi terhadap berbagai sektor perekonomian.

Apabila BI mempertahankan suku bunga 5,75%, dunia usaha berpotensi memperoleh kepastian biaya pendanaan dari sisi kebijakan suku bunga acuan. Namun, suku bunga kredit perbankan tidak otomatis turun karena masih dipengaruhi biaya dana, risiko kredit, dan kondisi likuiditas masing-masing bank.

Sebaliknya, apabila BI menaikkan suku bunga, langkah tersebut dapat memperkuat daya tarik aset rupiah dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, kenaikan suku bunga juga berpotensi meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan dan masyarakat.

Sementara itu, apabila BI menurunkan suku bunga, aktivitas investasi dan konsumsi berpotensi memperoleh dorongan tambahan. Akan tetapi, ruang pelonggaran kebijakan tetap harus mempertimbangkan risiko pelemahan rupiah dan tekanan inflasi.

Berita lainnya di Headlines