Jakarta, PajakOnline – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim kualitas Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP terus mengalami perbaikan. Penyempurnaan sistem digital perpajakan tersebut dinilai semakin membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk melakukan pembayaran pajak secara lebih mudah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, peningkatan kualitas Coretax menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan administrasi perpajakan dan pertumbuhan penerimaan negara.
Menurut Suahasil, penerapan Coretax yang semakin optimal diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan.
"Coretax juga telah digunakan dan kualitasnya makin membaik sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk bisa membayar pajak dengan lebih mudah," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, sebagaimana dikutip pada 15 November 2026.
Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen
Perbaikan sistem administrasi perpajakan tersebut berlangsung di tengah peningkatan penerimaan pajak nasional.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai sekitar Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta penguatan administrasi perpajakan melalui Coretax.
Menkeu Suahasil menjelaskan peningkatan penerimaan pajak tidak semata-mata disebabkan oleh membaiknya aktivitas ekonomi. Perbaikan sistem administrasi perpajakan juga memberikan kontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara.
Dari sisi jenis pajak, penerimaan PPh nonmigas mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kegiatan ekonomi dan membaiknya administrasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didukung konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat.
Adapun penerimaan PPh migas tumbuh 84,7 persen, sejalan dengan perkembangan harga minyak bumi.
Coretax Integrasikan Administrasi Perpajakan
Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan DJP untuk memodernisasi proses bisnis perpajakan di Indonesia.
Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan administrasi, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengelolaan data perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan.
Salah satu manfaat integrasi tersebut adalah tersedianya data perpajakan yang lebih terhubung. Wajib pajak dapat mengakses sejumlah informasi yang sebelumnya harus dikumpulkan atau diperiksa secara manual.
Dalam sistem Coretax, data bukti pemotongan pajak dan faktur pajak telah terintegrasi sehingga mendukung proses pengisian SPT dan administrasi PPN.
Integrasi tersebut diharapkan mengurangi pengulangan pekerjaan administratif, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses pelayanan perpajakan.
DJP Perbaiki Mekanisme Pembetulan SPT
Upaya penyempurnaan Coretax juga terlihat melalui perubahan mekanisme pembetulan SPT.
Mulai 1 Oktober 2026, DJP menerapkan mekanisme replace atau penggantian SPT sebelumnya melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026.
Melalui mekanisme tersebut, SPT pembetulan terakhir menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Perubahan ini menggantikan pendekatan delta yang sebelumnya menghitung selisih antara SPT awal dan SPT pembetulan.
Penyempurnaan tersebut penting karena mekanisme sebelumnya berpotensi menimbulkan posisi kurang bayar yang tidak mencerminkan kondisi kewajiban pajak sebenarnya, terutama ketika wajib pajak melakukan pembetulan atas SPT yang sebelumnya berstatus lebih bayar.
Dengan mekanisme replace, riwayat pembayaran dan kelebihan pembayaran pajak tetap diperhitungkan dalam penghitungan posisi perpajakan wajib pajak.
Selain itu, penyesuaian saldo kompensasi melalui Taxpayer Ledger diharapkan memberikan kepastian administrasi yang lebih baik.
PMK 71/2026 Berikan Kemudahan Penyelesaian Utang Pajak
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.
Salah satu perubahan penting dalam ketentuan tersebut adalah mekanisme pembayaran utang pajak. Pembayaran wajib pajak kini diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang pajak sebelum sanksi administratif.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penyesuaian tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokok perpajakannya secara lebih cepat, sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan yang berlaku.
Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum dan membantu menjaga arus kas wajib pajak, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meskipun Kemenkeu mengklaim kualitas Coretax semakin membaik, keberhasilan sistem administrasi perpajakan digital tidak cukup hanya diukur dari kemampuan sistem memproses transaksi.
Stabilitas layanan, kecepatan akses, keakuratan data, kemudahan pembayaran, keamanan informasi, serta kepastian penyelesaian kendala teknis juga menjadi indikator penting keberhasilan transformasi digital perpajakan.
Kemudahan administrasi seharusnya benar-benar dirasakan dalam seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, pelaporan, hingga penyelesaian persoalan administrasi.
DJP perlu memastikan bahwa pembaruan Coretax berjalan berkelanjutan dan disertai pelayanan serta pendampingan yang responsif.
Kepercayaan Menjadi Fondasi Kepatuhan Pajak
Perbaikan Coretax merupakan bagian penting dari transformasi perpajakan Indonesia. Namun, teknologi hanya akan memberikan hasil optimal apabila diikuti peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil terhadap wajib pajak.
Pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar sistem digital yang canggih. Pemerintah juga perlu membangun kepercayaan masyarakat bahwa setiap rupiah pajak dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.
Keberhasilan Coretax tidak hanya diukur dari meningkatnya penerimaan negara, tetapi juga dari semakin mudahnya wajib pajak menjalankan kewajibannya, menurunnya biaya kepatuhan, serta tumbuhnya kepatuhan sukarela.