TRENDING
Pembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RIPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Deposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN

·

Deposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN

Jakarta, PajakOnline – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Deposit Pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp33,6 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 49,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, penurunan tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sebaliknya, kondisi ini mencerminkan perubahan pola pembayaran, yakni semakin banyak wajib pajak yang langsung menyetorkan kewajiban perpajakannya ke akun penerimaan sesuai jenis pajak.

Penjelasan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut Suahasil, penggunaan akun Deposit Pajak yang sebelumnya menampung pembayaran pajak sebelum jenis kewajibannya teridentifikasi kini semakin berkurang.

"Turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tetapi karena penggunaan akun deposit pajak lainnya itu sekarang makin mengecil," kata Suahasil.

Menkeu Suahasil menjelaskan, dana Deposit Pajak yang masih tercatat sebesar Rp33,6 triliun nantinya akan dialokasikan sesuai dengan jenis kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak.

Alokasi tersebut mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya.

Proses pengalokasian dilakukan setelah wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga jenis kewajiban perpajakannya dapat diketahui secara lebih jelas.

"Artinya, para wajib pajak kita telah membayarkan pajaknya langsung kepada item-item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan akun deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya nanti apa," jelas Suahasil.

Dengan mekanisme tersebut, saldo Deposit Pajak yang belum teralokasi akan diperhitungkan sesuai jenis kewajiban perpajakan ketika SPT disampaikan.

Deposit Pajak Merupakan Fitur dalam Sistem Coretax

Deposit Pajak merupakan salah satu fasilitas administrasi perpajakan yang tersedia dalam sistem Coretax DJP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Deposit Pajak merupakan pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu.

Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak menyetorkan dana terlebih dahulu untuk digunakan membayar kewajiban perpajakan yang akan timbul kemudian.

Secara sederhana, Deposit Pajak dapat dianalogikan sebagai saldo uang elektronik atau dompet digital (e-wallet), tetapi penggunaannya dikhususkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Melalui fasilitas tersebut, wajib pajak dapat melakukan penyetoran sebelum kewajiban pajak tertentu ditetapkan. Saldo yang tersedia selanjutnya dapat digunakan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain melalui pembayaran, pengisian Deposit Pajak juga dapat berasal dari pemindahbukuan maupun pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak sesuai ketentuan.

Di tengah penurunan realisasi Deposit Pajak, penerimaan pajak nasional justru menunjukkan pertumbuhan positif.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut setara dengan 76,2 persen dari target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Sementara itu, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp793,55 triliun.

Adapun penerimaan PPh migas tercatat sebesar Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen, sedangkan PBB mencapai Rp20,52 triliun atau mengalami kontraksi 3,7 persen.

Penerimaan dari pajak lainnya di luar Deposit Pajak tercatat sebesar Rp7,1 triliun atau turun 9 persen.

Sementara itu, penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan aktivitas ekonomi digital lainnya mencapai Rp14,1 triliun yang berasal dari PPh dan PPN.

Coretax Diharapkan Meningkatkan Kemudahan Pembayaran Pajak

Suahasil menyampaikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax.

Pemerintah berharap sistem administrasi perpajakan yang semakin baik dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perubahan pola pembayaran melalui Deposit Pajak juga menjadi bagian dari proses penataan administrasi penerimaan negara agar pembayaran dapat tercatat sesuai dengan jenis pajaknya.

Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya memastikan setiap pembayaran pajak telah tercatat dan dialokasikan secara tepat dalam sistem Coretax bagi seluruh wajib pajak.

Wajib pajak juga perlu melakukan pengecekan saldo Deposit Pajak, bukti pembayaran, serta kesesuaian pembayaran dengan kewajiban dalam SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Meskipun penerimaan pajak hingga Oktober 2026 tumbuh 23,2 persen, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memenuhi target penerimaan pajak sepanjang tahun.

Dengan realisasi Rp1.796,8 triliun, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 untuk mencapai target APBN.

Menkeu mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan dunia usaha agar penerimaan pajak dapat terus meningkat. Penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja negara, termasuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial.

Penurunan Deposit Pajak sebesar 49,8 persen dengan demikian tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan kepatuhan atau melemahnya pembayaran pajak. Perubahan pola pembayaran dan pengalokasian dana ke pos penerimaan sesuai jenis pajak menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam membaca kinerja penerimaan negara.

Berita lainnya di Headlines