Jakarta, PajakOnline – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Deposit Pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp33,6 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 49,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan, penurunan tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sebaliknya, kondisi ini mencerminkan perubahan pola pembayaran, yakni semakin banyak wajib pajak yang langsung menyetorkan kewajiban perpajakannya ke akun penerimaan sesuai jenis pajak.
Penjelasan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suahasil, penggunaan akun Deposit Pajak yang sebelumnya menampung pembayaran pajak sebelum jenis kewajibannya teridentifikasi kini semakin berkurang.
"Turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tetapi karena penggunaan akun deposit pajak lainnya itu sekarang makin mengecil," kata Suahasil.
Menkeu Suahasil menjelaskan, dana Deposit Pajak yang masih tercatat sebesar Rp33,6 triliun nantinya akan dialokasikan sesuai dengan jenis kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak.
Alokasi tersebut mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya.
Proses pengalokasian dilakukan setelah wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga jenis kewajiban perpajakannya dapat diketahui secara lebih jelas.
"Artinya, para wajib pajak kita telah membayarkan pajaknya langsung kepada item-item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan akun deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya nanti apa," jelas Suahasil.
Dengan mekanisme tersebut, saldo Deposit Pajak yang belum teralokasi akan diperhitungkan sesuai jenis kewajiban perpajakan ketika SPT disampaikan.
Deposit Pajak Merupakan Fitur dalam Sistem Coretax
Deposit Pajak merupakan salah satu fasilitas administrasi perpajakan yang tersedia dalam sistem Coretax DJP.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Deposit Pajak merupakan pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu.
Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak menyetorkan dana terlebih dahulu untuk digunakan membayar kewajiban perpajakan yang akan timbul kemudian.
Secara sederhana, Deposit Pajak dapat dianalogikan sebagai saldo uang elektronik atau dompet digital (e-wallet), tetapi penggunaannya dikhususkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui fasilitas tersebut, wajib pajak dapat melakukan penyetoran sebelum kewajiban pajak tertentu ditetapkan. Saldo yang tersedia selanjutnya dapat digunakan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain melalui pembayaran, pengisian Deposit Pajak juga dapat berasal dari pemindahbukuan maupun pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak sesuai ketentuan.
