TRENDING
Pembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RIPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026

·

PPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026

Jakarta, PajakOnline – Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menunjukkan kinerja positif sepanjang 2026. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak dari perusahaan atau korporasi mencapai Rp303,5 triliun, tumbuh 28,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai peningkatan penerimaan PPh Badan tersebut mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi dan profitabilitas sejumlah sektor usaha di Indonesia. Pertumbuhan ini juga didukung penguatan pengawasan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan paparan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi November 2026 yang disampaikan pada Jumat (13/11/2026), realisasi PPh Badan sebesar Rp303,5 triliun tersebut setara dengan 69,6 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp434,42 triliun.

Pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp130,92 triliun dari PPh Badan untuk memenuhi target penerimaan sepanjang tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, pertumbuhan penerimaan PPh Badan tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian dan aktivitas sejumlah industri pendukung.

Sektor manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, serta angkutan dan transportasi menunjukkan perkembangan positif yang turut mendorong peningkatan setoran pajak perusahaan.

"PPh badan tadi karena perekonomian bagus. Industri-industri yang menjadi sektor pendukung, khususnya manufaktur, trading (perdagangan), kemudian telekomunikasi, angkutan/transportasi juga bagus," kata Bimo kepada wartawan seusai konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Data Kemenkeu juga menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak dari tiga sektor usaha utama hingga Oktober 2026.

Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan 36,9 persen, industri pengolahan tumbuh 24,5 persen, sedangkan sektor pertambangan meningkat 39,7 persen secara tahunan.

Ketiga sektor tersebut secara gabungan menyumbang 60,8 persen terhadap keseluruhan penerimaan pajak hingga Oktober 2026.

Selain pertumbuhan aktivitas ekonomi, peningkatan penerimaan PPh Badan juga dipengaruhi oleh membaiknya profitabilitas industri kelapa sawit.

Dalam paparan APBN KiTa, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan pertumbuhan PPh Badan antara lain didorong peningkatan profitabilitas industri sawit dan penurunan restitusi pajak.

Kenaikan harga komoditas turut mendukung peningkatan keuntungan perusahaan di sektor tersebut. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan.

Di sisi lain, realisasi restitusi pajak hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp208,68 triliun. Angka tersebut turun 38,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp340,52 triliun.

Penurunan restitusi ikut memengaruhi peningkatan penerimaan pajak secara neto.

DJP juga memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak badan melalui pemanfaatan sistem administrasi perpajakan Coretax.

Bimo Wijayanto menyampaikan, sistem manajemen kerja DJP memungkinkan pemantauan kinerja pegawai pajak hingga tingkat account representative (AR).

Pengawasan tersebut mencakup wajib pajak yang menjadi tanggung jawab masing-masing AR, tindak lanjut pendekatan persuasif, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), hingga pelaksanaan tindakan lanjutan berdasarkan hasil pengawasan.

DJP memberikan perhatian khusus terhadap kinerja penerimaan di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.

Menurut Bimo, aktivitas pengawasan dan kualitas pelaksanaan tugas pada kelompok unit kerja yang menjadi perhatian tersebut meningkat sekitar 65 persen. Sementara itu, aktivitas penegakan hukum melalui pemeriksaan dan tindak lanjutnya meningkat sekitar 25 persen.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan mampu menjaga basis penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Dengan realisasi Rp303,5 triliun, PPh Badan memberikan kontribusi sekitar 16,89 persen terhadap keseluruhan penerimaan pajak hingga Oktober 2026.

PPh Badan juga menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar, berada di posisi ketiga setelah PPN Dalam Negeri dan PPN Impor.

Pada periode yang sama, penerimaan PPN Dalam Negeri tercatat sebesar Rp437,4 triliun, sedangkan PPN Impor mencapai Rp333,2 triliun.

Sementara itu, keseluruhan penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun.

Menkeu menilai peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu cerminan membaiknya aktivitas perekonomian nasional.

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan mendorong peningkatan penerimaan pajak. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan seluruh sektor ekonomi dapat tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Meskipun penerimaan PPh Badan tumbuh 28,2 persen, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mencapai target APBN 2026.

Realisasi Rp303,5 triliun baru mencapai 69,6 persen dari target Rp434,42 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp130,92 triliun yang harus dihimpun dalam dua bulan terakhir 2026.

Keberhasilan mencapai target tersebut akan sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan aktivitas ekonomi, profitabilitas perusahaan, perkembangan harga komoditas, serta efektivitas pengawasan perpajakan.

Berita lainnya di Headlines