Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat tujuh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah berhasil mencapai 100 persen target penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026. Menariknya, enam dari tujuh KPP tersebut berada di Provinsi Aceh, sedangkan satu lainnya berada di Jakarta.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat, 13 November 2026. Keberhasilan sejumlah kantor pajak memenuhi target lebih awal dinilai tidak terlepas dari kontribusi dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Enam KPP di Aceh yang telah memenuhi target penerimaan pajak 100 persen adalah:
1. KPP Pratama Banda Aceh.
2. KPP Pratama Lhokseumawe.
3. KPP Pratama Meulaboh.
4. KPP Pratama Tapaktuan.
5. KPP Pratama Subulussalam.
6. KPP Pratama Aceh Besar.
Sementara itu, satu KPP lainnya adalah KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
Bimo menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah berkontribusi melalui pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga mendukung pencapaian target penerimaan negara.
"Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kontribusi kepatuhan dari seluruh wajib pajak yang sudah menunaikan kewajiban-kewajiban perpajakannya," kata Bimo.
Selain tujuh KPP tersebut, DJP juga mencatat satu Kantor Wilayah (Kanwil) yang telah memenuhi 100 persen target penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026, yakni Kanwil DJP Aceh.
Dengan demikian, terdapat delapan unit vertikal DJP yang telah mencapai target penerimaan pajak, terdiri atas tujuh KPP dan satu Kanwil.
Capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan di sejumlah wilayah telah berjalan positif. Namun, keberhasilan unit-unit tersebut tidak berarti target penerimaan pajak secara nasional sudah tercapai.
Di tingkat nasional, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Meskipun belum mencapai target tahunan, penerimaan pajak tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp560,9 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak APBN 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak didukung oleh membaiknya aktivitas ekonomi serta perbaikan administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax.
Dari sisi jenis pajak, penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen. Penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp793,55 triliun, sedangkan PPh migas mencapai Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen.
Adapun penerimaan PBB tercatat Rp20,52 triliun, sementara penerimaan dari deposit pajak mencapai Rp33,6 triliun.
DJP Masih Harus Mengejar Target pada Dua Bulan Terakhir
Dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun sampai akhir Oktober, DJP menghadapi pekerjaan besar untuk mengamankan target penerimaan hingga penutupan tahun anggaran 2026.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyampaikan, pemerintah masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun dari penerimaan pajak pada November dan Desember 2026.
Untuk memperkuat penerimaan, DJP terus mengoptimalkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pemeriksaan, memperkuat penagihan pajak, serta memanfaatkan teknologi dan integrasi data melalui Coretax.
Pemerintah juga mendorong optimalisasi pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital, termasuk perdagangan melalui platform lokapasar (marketplace), serta penerapan kebijakan pajak minimum global.
Kepatuhan Wajib Pajak Menjadi Kunci
Sementara itu, Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni mengatakan, pencapaian tujuh KPP dan satu Kanwil DJP yang telah memenuhi target penerimaan lebih awal menjadi salah satu indikator positif kinerja perpajakan di tingkat daerah.
"Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan pertumbuhan penerimaan pajak nasional berlangsung berkelanjutan tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan efisiensi biaya kepatuhan," kata Koni.
Menurut Koni, peningkatan penerimaan pajak idealnya tidak hanya bertumpu pada intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui perluasan basis pajak, peningkatan kualitas pelayanan, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang pajak.
"Keberhasilan penerimaan pajak bukan semata-mata diukur dari tercapainya target angka, melainkan juga dari meningkatnya kepatuhan sukarela dan terciptanya sistem perpajakan yang adil, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional," pungkas Koni.