Jakarta, PajakOnline – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp379,3 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 1,47% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meskipun belanja negara masih lebih besar dibandingkan pendapatan negara, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional tetap terkendali. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit APBN agar tidak melampaui 3% terhadap PDB.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suahasil, posisi defisit tersebut masih sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. Proyeksi defisit APBN 2026 saat ini diperkirakan mencapai 2,85% terhadap PDB.
"Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB," kata Suahasil.
Ia juga menegaskan bahwa defisit anggaran tidak dapat disamakan dengan kerugian perusahaan atau kondisi keuangan yang mengalami kebangkrutan.
"APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit bukan didesain tekor dalam arti rugi," tegasnya.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83% dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Penerimaan tersebut tumbuh 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78% dari pagu anggaran sebesar Rp3.842,7 triliun. Belanja negara tersebut tumbuh 15,6% secara tahunan.
Dengan demikian, terdapat selisih antara belanja dan pendapatan negara sebesar Rp379,3 triliun yang menjadi posisi defisit APBN hingga Oktober 2026.
Dari sisi penerimaan, terdapat tiga komponen utama yang menopang pendapatan negara.
Pertama, penerimaan perpajakan yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp267,2 triliun.
Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp551,8 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara mengalami pertumbuhan positif, meskipun pemerintah masih harus mengoptimalkan penghimpunan pendapatan pada dua bulan terakhir tahun ini.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengukur kesehatan fiskal adalah keseimbangan primer.
Hingga 31 Oktober 2026, keseimbangan primer APBN tercatat masih surplus Rp114,8 triliun.
Surplus keseimbangan primer menunjukkan bahwa pendapatan negara masih mampu membiayai belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembiayaan negara.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp595,2 triliun atau sekitar 86,4% dari target pembiayaan sebesar Rp689,1 triliun.
Memasuki November dan Desember 2026, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menyelesaikan realisasi anggaran.
Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat sekitar Rp945,2 triliun belanja negara yang perlu direalisasikan dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Suahasil meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian program prioritas agar manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat.
Realisasi belanja tersebut antara lain berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), tunjangan profesi guru, program Makan Bergizi Gratis (MBG), belanja kementerian/lembaga, serta berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, pemerintah mengingatkan agar percepatan belanja tidak mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
"Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul," kata Suahasil.
Di tengah upaya menjaga defisit APBN, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu tantangan penting pemerintah.
Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target tahunan Rp2.357,7 triliun.
Artinya, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp560,9 triliun penerimaan pajak pada November dan Desember agar target tersebut tercapai.
Tantangan ini membutuhkan strategi pengamanan penerimaan yang terukur, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis perpajakan, serta perbaikan kualitas pelayanan administrasi perpajakan melalui Coretax.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga iklim usaha dan daya beli masyarakat agar upaya meningkatkan penerimaan pajak tidak menghambat aktivitas ekonomi.
Pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan idealnya ditopang oleh meningkatnya kegiatan usaha, investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja.
Defisit APBN sebesar Rp379,3 triliun menunjukkan bahwa pemerintah masih menggunakan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendukung perekonomian nasional.
Namun, keberhasilan pengelolaan fiskal tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah menjaga defisit di bawah batas 3% PDB.
Kualitas belanja, efektivitas program pemerintah, transparansi penggunaan uang pajak, serta dampak anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat juga menjadi ukuran penting.
Bagi masyarakat pembayar pajak, setiap rupiah penerimaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Menjaga APBN tetap sehat bukan sekadar persoalan angka defisit, melainkan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.
Pemerintah kini menghadapi dua agenda besar menjelang penutupan tahun anggaran 2026, yakni mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mempercepat belanja prioritas secara efisien dan akuntabel.