Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan laporan perdana pelaksanaan dua kebijakan perpajakan di sektor ekonomi digital, yakni Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang dalam negeri melalui marketplace.
Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pengawasan transaksi ekonomi digital, memperluas basis penerimaan negara, serta meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan di tengah pesatnya perkembangan perdagangan elektronik.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan sistem SPP-TDLN telah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi pada 25 September 2026. Namun, DJP masih melakukan rekonsiliasi data transaksi bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) selaku penyelenggara sistem.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Bimo menjelaskan, angka pasti transaksi dan penerimaan PPN melalui sistem tersebut diperkirakan baru dapat diperoleh menjelang akhir November.
"Sejak go-live, SPP-TDLN sudah memproses jutaan transaksi. Ini masih dalam proses rekonsiliasi dan laporannya akan diperoleh, estimasi kami akhir bulan ini, jadi kami belum bisa mendapat angkanya," kata Bimo dikutip Selasa (17/11/2026).
SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia melalui sistem pembayaran yang terhubung dengan penerbit atau issuer.
Penerapan sistem ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
Pada tahap awal, DJP telah melibatkan enam lembaga keuangan sebagai pihak penerbit atau issuer yang menjalankan mekanisme pemungutan PPN tersebut.
Keenam lembaga itu terdiri atas lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial, yaitu:
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
6. LinkAja.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan perluasan implementasi SPP-TDLN dengan melibatkan sekitar 30 calon issuer tambahan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank.
Sebagian calon penerbit masih menjalani penyiapan sistem, sementara beberapa lainnya telah memasuki tahap stabilisasi untuk memastikan integrasi dan operasional berjalan dengan baik.
Perluasan tersebut diharapkan meningkatkan jangkauan pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara sekaligus memperkuat pengawasan transaksi pembayaran dari konsumen Indonesia kepada penyedia barang dan jasa luar negeri.
Empat Marketplace Mulai Memungut PPh Pasal 22
Selain pajak transaksi digital luar negeri, DJP juga tengah menyiapkan laporan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui marketplace.
Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 dengan melibatkan empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu:
1. Shopee.
