TRENDING
Insentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau C
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah Diproses

·

DJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah Diproses

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan laporan perdana pelaksanaan dua kebijakan perpajakan di sektor ekonomi digital, yakni Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang dalam negeri melalui marketplace.

Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat pengawasan transaksi ekonomi digital, memperluas basis penerimaan negara, serta meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan di tengah pesatnya perkembangan perdagangan elektronik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan sistem SPP-TDLN telah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi pada 25 September 2026. Namun, DJP masih melakukan rekonsiliasi data transaksi bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) selaku penyelenggara sistem.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Bimo menjelaskan,  angka pasti transaksi dan penerimaan PPN melalui sistem tersebut diperkirakan baru dapat diperoleh menjelang akhir November.

"Sejak go-live, SPP-TDLN sudah memproses jutaan transaksi. Ini masih dalam proses rekonsiliasi dan laporannya akan diperoleh, estimasi kami akhir bulan ini, jadi kami belum bisa mendapat angkanya," kata Bimo dikutip Selasa (17/11/2026).

SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia melalui sistem pembayaran yang terhubung dengan penerbit atau issuer.

Penerapan sistem ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Pada tahap awal, DJP telah melibatkan enam lembaga keuangan sebagai pihak penerbit atau issuer yang menjalankan mekanisme pemungutan PPN tersebut.

Keenam lembaga itu terdiri atas lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial, yaitu:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

6. LinkAja.

Pemerintah juga sedang mempersiapkan perluasan implementasi SPP-TDLN dengan melibatkan sekitar 30 calon issuer tambahan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Sebagian calon penerbit masih menjalani penyiapan sistem, sementara beberapa lainnya telah memasuki tahap stabilisasi untuk memastikan integrasi dan operasional berjalan dengan baik.

Perluasan tersebut diharapkan meningkatkan jangkauan pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara sekaligus memperkuat pengawasan transaksi pembayaran dari konsumen Indonesia kepada penyedia barang dan jasa luar negeri.

Empat Marketplace Mulai Memungut PPh Pasal 22

Selain pajak transaksi digital luar negeri, DJP juga tengah menyiapkan laporan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui marketplace.

Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 dengan melibatkan empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yaitu:

1. Shopee.

2. Tokopedia.

3. Blibli.

4. Lazada.

Pemungutan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui perdagangan elektronik.

Besaran pemungutan ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketentuan.

Bimo menyampaikan laporan implementasi pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dipersiapkan pada November 2026.

Menurut jadwal yang disampaikan DJP, pembayaran dilakukan pada 15 November, sedangkan pelaporan dijadwalkan pada 20 November 2026.

"Realisasi dari implementasi program ini akan mulai dilaporkan November ini. Jadi, 15 November pembayarannya, kemudian 20 November pelaporannya," jelas Bimo.

Hingga 17 November 2026 hari ini, laporan pelaksanaan marketplace tersebut masih menunggu penyelesaian tahapan pelaporan yang dijadwalkan pada 20 November.

Bukan Jenis Pajak Baru bagi Pedagang

DJP sebelumnya menegaskan  pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru bagi pedagang.

Kebijakan tersebut lebih menitikberatkan pada perubahan mekanisme pemungutan. Jika sebelumnya pedagang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri, kini marketplace yang ditunjuk pemerintah menjalankan fungsi pemungutan sesuai ketentuan.

Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memenuhi persyaratan, omzet sampai dengan Rp500 juta setahun tetap memperoleh fasilitas tidak dikenai PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, tidak seluruh pedagang marketplace otomatis terkena potongan pajak 0,5%.

Selain itu, pemungutan PPh Pasal 22 tersebut bukan bersifat final sehingga dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan sesuai ketentuan perpajakan.

Perluasan Basis Pajak Ekonomi Digital

Perkembangan kedua kebijakan ini menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap penguatan sistem perpajakan ekonomi digital.

Di satu sisi, SPP-TDLN diarahkan untuk memastikan transaksi pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri dapat terpantau dan dipungut PPN secara lebih efektif. 

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace ditujukan untuk meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan pedagang dalam negeri.

Namun, efektivitas kedua kebijakan tersebut tetap perlu diukur berdasarkan realisasi penerimaan, akurasi data transaksi, kesiapan sistem pembayaran, serta dampaknya terhadap konsumen, pedagang, dan pelaku usaha.

Publikasi laporan perdana SPP-TDLN dan marketplace pada November 2026 akan menjadi indikator penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perpajakan digital mampu memperkuat penerimaan negara tanpa menambah beban administrasi secara berlebihan bagi pelaku usaha.


Berita lainnya di Headlines