Oleh: Eka L. Prasetya, Pemimpin Redaksi PajakOnline
Jakarta, PajakOnline – Pemerintah perlu mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat likuiditas perekonomian, menjaga keberlangsungan dunia usaha, mendorong investasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Di tengah upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, restitusi pajak tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai urusan administrasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak.
Pengembalian dana tersebut memiliki dampak ekonomi yang lebih luas karena dapat mengembalikan kemampuan finansial perusahaan atau cash flow untuk menjalankan kegiatan produksi, membayar pekerja, memenuhi kewajiban kepada pemasok, dan memperluas usaha.
Berdasarkan data DJP, realisasi restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, restitusi untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai Rp7,14 triliun yang disalurkan kepada 125.375 wajib pajak.
Sementara itu, restitusi untuk industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak atau setara 92,1% dari total permohonan restitusi kelompok industri tersebut.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkan pemerintah mengutamakan percepatan restitusi bagi UMKM dan industri padat karya.
"Memang benar, sesuai dengan arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," kata Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi November 2026.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pemerintah mulai menempatkan restitusi sebagai bagian dari dukungan terhadap sektor riil, khususnya kelompok usaha yang membutuhkan ketersediaan modal kerja untuk mempertahankan aktivitas ekonominya.
Restitusi Pajak dan Urgensi Menjaga Likuiditas Dunia Usaha
Salah satu persoalan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis adalah kebutuhan likuiditas. Perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja, memenuhi kewajiban kepada pemasok, membiayai distribusi, serta mempertahankan kapasitas produksi.
Ketika perusahaan memiliki kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan, sebagian dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan usaha masih berada dalam proses administrasi perpajakan.
Kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas, terutama bagi perusahaan yang memiliki margin keuntungan terbatas, siklus produksi panjang, dan kebutuhan modal kerja besar.
Oleh karena itu, percepatan restitusi menjadi penting. Dana yang dikembalikan dapat digunakan kembali untuk membiayai kegiatan produktif.
Dampak ekonominya dapat berlangsung melalui beberapa jalur.
Pertama, perusahaan memiliki kemampuan lebih baik untuk memenuhi kewajiban kepada pemasok dan mitra usaha.
Kedua, perusahaan dapat menjaga pembayaran upah dan gaji pekerja sehingga aktivitas ekonomi rumah tangga tetap berjalan.
Ketiga, ketersediaan modal kerja dapat membantu perusahaan mempertahankan kapasitas produksi dan menghindari pengurangan kegiatan operasional akibat keterbatasan likuiditas.
Keempat, perusahaan memiliki ruang keuangan lebih besar untuk melakukan investasi, pembelian mesin, pengembangan teknologi, dan ekspansi usaha.
Sementara itu Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) Abdul Koni mengatakan, restitusi bukan sekadar pengembalian uang kepada wajib pajak, melainkan juga berpotensi menjadi salah satu roda penggerak perputaran perekonomian nasional.
Urgensi percepatan restitusi, sebut Koni, semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan ekonomi Indonesia.
Data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47% secara tahunan (year-on-year), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2026 sebesar 5,29%.
Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian dengan pertumbuhan 5,04% dan kontribusi sekitar 51,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,06%. Konsumsi pemerintah juga meningkat 8,95%.
Data tersebut memperlihatkan permintaan domestik dan investasi memiliki peranan penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks ini, percepatan restitusi dapat mendukung sisi produksi dan investasi dengan memperbaiki posisi kas perusahaan.
"Ketika perusahaan memperoleh kembali dana yang menjadi haknya, kemampuan untuk membiayai kegiatan produksi dan mempertahankan investasi berpotensi meningkat," tegas Koni.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan kegiatan ekonomi masyarakat masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.
"Tentu kita harapkan ini akan terus berlanjut, ini membuktikan kegiatan ekonomi masyarakat itu tetap resilient, kegiatan ekonomi transaksi terus terjadi, dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif bagi perekonomian Indonesia," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, 13 November 2026.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga, kebijakan fiskal perlu diarahkan tidak hanya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Percepatan Restitusi UMKM untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat
UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam penciptaan lapangan kerja, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Bagi UMKM, persoalan likuiditas sering kali menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan berskala besar. Keterbatasan modal kerja dapat memengaruhi kemampuan membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, memperluas pemasaran, dan memenuhi permintaan konsumen.
Oleh sebab itu, restitusi yang diberikan tepat waktu dapat membantu memperbaiki kondisi keuangan UMKM.
Hingga Oktober 2026, restitusi UMKM mencapai Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak.
DJP juga mencatat rata-rata pencairan restitusi UMKM pada September-Oktober 2026 mencapai Rp604,91 miliar per bulan. Angka ini meningkat 86,5% dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei-Agustus 2026 sebesar Rp324,33 miliar per bulan.
Peningkatan tersebut menjadi perkembangan positif dalam upaya pemerintah mempercepat pengembalian hak wajib pajak.
Namun, percepatan ini perlu terus diperluas melalui proses administrasi yang lebih sederhana, transparan, dan memiliki kepastian waktu.
Bagi UMKM, setiap dana yang kembali dapat menjadi tambahan ruang untuk mempertahankan kegiatan usaha, memenuhi pesanan, membayar pekerja, serta memperkuat daya saing.
Industri Padat Karya, Lapangan Kerja, dan Daya Beli Masyarakat
Percepatan restitusi juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan tenaga kerja.
Industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, serta sejumlah industri manufaktur lainnya membutuhkan modal kerja yang berkelanjutan.
