TRENDING
DJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 Persen
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat

·

DJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berpacu mengamankan penerimaan pajak menjelang berakhirnya tahun 2026. Dengan kebutuhan mengejar sisa target penerimaan yang masih besar, pemerintah dituntut memperkuat penagihan, pengawasan kepatuhan, optimalisasi data perpajakan, serta efektivitas administrasi melalui Coretax.

Percepatan penerimaan pajak menjadi agenda strategis pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan, belanja negara, perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program prioritas nasional.

Upaya mengejar target penerimaan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan aktivitas pemeriksaan dan penagihan, tetapi juga dengan memperluas basis pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data penerimaan perpajakan yang dilaporkan hingga Oktober 2026, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Sisa waktu hingga akhir Desember menjadi periode krusial bagi otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

DJP berupaya mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan data dan informasi perpajakan, termasuk data transaksi ekonomi, aktivitas usaha, serta informasi dari berbagai instansi dan lembaga.

Penguatan pengawasan berbasis data diharapkan mampu mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban secara benar, mendeteksi potensi ketidakpatuhan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa harus membebani wajib pajak yang telah patuh.

Selain pengawasan, penagihan pajak menjadi salah satu instrumen penting untuk mengamankan penerimaan negara. DJP dapat melakukan langkah penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak dan belum menyelesaikan kewajibannya.

Pemerintah juga perlu memastikan proses penagihan dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.

Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.

Integrasi data, digitalisasi pelayanan, administrasi pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, serta pengawasan diharapkan dapat meningkatkan akurasi informasi perpajakan dan mempersempit ruang ketidakpatuhan.

Perbaikan sistem administrasi juga diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sekaligus memperkuat kemampuan DJP dalam mengidentifikasi potensi penerimaan.

Keberhasilan Coretax tidak semata-mata diukur dari peningkatan penerimaan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, kepastian administrasi, kemudahan pembayaran, serta berkurangnya biaya kepatuhan wajib pajak.

Di tengah upaya mengejar target penerimaan, pemerintah dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlangsungan dunia usaha.

Pengawasan dan penagihan yang efektif harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, serta kebijakan yang mendukung likuiditas dan pertumbuhan ekonomi.

Menjelang tutup tahun anggaran 2026, DJP perlu mengoptimalkan seluruh instrumen penerimaan negara dengan tetap mengedepankan pendekatan yang adil, terukur, dan berbasis risiko.

Peningkatan kepatuhan sukarela menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan penerimaan pajak. Wajib pajak membutuhkan sistem perpajakan yang mudah, transparan, memberikan kepastian hukum, serta mampu melindungi hak dan kewajibannya secara seimbang.

Keberhasilan DJP mengejar target penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka penerimaan pada akhir tahun, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perpajakan, kepercayaan masyarakat, dan kemampuan kebijakan fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Berita lainnya di Headlines