Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berpacu mengamankan penerimaan pajak menjelang berakhirnya tahun 2026. Dengan kebutuhan mengejar sisa target penerimaan yang masih besar, pemerintah dituntut memperkuat penagihan, pengawasan kepatuhan, optimalisasi data perpajakan, serta efektivitas administrasi melalui Coretax.
Percepatan penerimaan pajak menjadi agenda strategis pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan, belanja negara, perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program prioritas nasional.
Upaya mengejar target penerimaan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan aktivitas pemeriksaan dan penagihan, tetapi juga dengan memperluas basis pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan data penerimaan perpajakan yang dilaporkan hingga Oktober 2026, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN 2026. Sisa waktu hingga akhir Desember menjadi periode krusial bagi otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
DJP berupaya mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan data dan informasi perpajakan, termasuk data transaksi ekonomi, aktivitas usaha, serta informasi dari berbagai instansi dan lembaga.
Penguatan pengawasan berbasis data diharapkan mampu mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban secara benar, mendeteksi potensi ketidakpatuhan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa harus membebani wajib pajak yang telah patuh.
Selain pengawasan, penagihan pajak menjadi salah satu instrumen penting untuk mengamankan penerimaan negara. DJP dapat melakukan langkah penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak dan belum menyelesaikan kewajibannya.
Pemerintah juga perlu memastikan proses penagihan dilakukan secara profesional, transparan, proporsional, dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.
Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax DJP menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.
