Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan lima strategi utama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2026 ini. Hal itu dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun di tengah tantangan pengumpulan sisa penerimaan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir ini.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN 2026. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, DJP masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengamankan penerimaan negara hingga 31 Desember 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana mengatakan, pemerintah akan terus mengawal penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini menjadi kontributor utama, terutama perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, serta pengangkutan dan pergudangan.
Menurut Inge, pengawasan terhadap sektor ekonomi digital juga akan diperkuat untuk memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pengawasan tersebut sekaligus bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan atau level playing field antara pelaku usaha ekonomi digital dan pelaku usaha konvensional.
Untuk mengamankan target penerimaan pajak 2026, DJP mengandalkan lima kebijakan dan program strategis.
Pertama, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
Pemerintah mengoptimalkan program pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.
Kebijakan ini diharapkan mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela, terutama dengan mengutamakan pelunasan pokok utang pajak.
Selain memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penerimaan negara.
Kedua, implementasi Pajak Minimum Global 15%.
DJP mengoptimalkan penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif minimum efektif 15% bagi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mencegah praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Penerapan GMT juga diarahkan untuk mengurangi persaingan tarif pajak badan yang tidak sehat antarnegara dan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak sesuai ketentuan.
Ketiga, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace.
Pemerintah mulai menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace pada 1 Oktober 2026.
Ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 tersebut menetapkan tarif pemungutan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet pedagang dalam negeri yang memenuhi kriteria, dengan dasar pengenaan sesuai ketentuan dan tidak termasuk PPN serta PPnBM.
Empat penyelenggara marketplace yang telah ditunjuk antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku usaha digital sekaligus menciptakan perlakuan yang lebih setara antara perdagangan daring dan perdagangan konvensional.
Keempat, optimalisasi PPN transaksi digital luar negeri.
