TRENDING
Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun Ini

·

DJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun Ini

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan lima strategi utama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2026 ini. Hal itu dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun di tengah tantangan pengumpulan sisa penerimaan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN 2026. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, DJP masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengamankan penerimaan negara hingga 31 Desember 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana mengatakan, pemerintah akan terus mengawal penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini menjadi kontributor utama, terutama perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, serta pengangkutan dan pergudangan.

Menurut Inge, pengawasan terhadap sektor ekonomi digital juga akan diperkuat untuk memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengawasan tersebut sekaligus bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan atau level playing field antara pelaku usaha ekonomi digital dan pelaku usaha konvensional.

Untuk mengamankan target penerimaan pajak 2026, DJP mengandalkan lima kebijakan dan program strategis.

Pertama, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

Pemerintah mengoptimalkan program pengurangan hingga penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026.

Kebijakan ini diharapkan mendorong wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara sukarela, terutama dengan mengutamakan pelunasan pokok utang pajak.

Selain memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan, kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penerimaan negara.

Kedua, implementasi Pajak Minimum Global 15%.

DJP mengoptimalkan penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif minimum efektif 15% bagi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mencegah praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Penerapan GMT juga diarahkan untuk mengurangi persaingan tarif pajak badan yang tidak sehat antarnegara dan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak sesuai ketentuan.

Ketiga, pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace.

Pemerintah mulai menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace pada 1 Oktober 2026.

Ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 tersebut menetapkan tarif pemungutan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet pedagang dalam negeri yang memenuhi kriteria, dengan dasar pengenaan sesuai ketentuan dan tidak termasuk PPN serta PPnBM.

Empat penyelenggara marketplace yang telah ditunjuk antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan perpajakan pelaku usaha digital sekaligus menciptakan perlakuan yang lebih setara antara perdagangan daring dan perdagangan konvensional.

Keempat, optimalisasi PPN transaksi digital luar negeri.

DJP memperkuat Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan produk dan layanan digital dari luar negeri.

Sistem yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026 tersebut mulai beroperasi pada 25 September 2026.

Optimalisasi pemungutan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, perusahaan teknologi finansial, dan penyelenggara sistem pembayaran.

Hal ini menjadi penting seiring meningkatnya transaksi ekonomi digital lintas negara yang membutuhkan pengawasan dan administrasi perpajakan yang lebih efektif.

Kelima, pengawasan pembayaran masa dan kepatuhan material wajib pajak.

DJP meningkatkan pengawasan terhadap pembayaran pajak masa, pemeriksaan, penagihan aktif, serta penegakan hukum perpajakan.

Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan data yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, lembaga keuangan nonbank, serta pihak ketiga lainnya.

Integrasi dan pemanfaatan data tersebut diperkuat melalui sistem administrasi perpajakan Coretax untuk mengidentifikasi potensi pajak dan menguji kepatuhan wajib pajak.

Selain lima strategi tersebut, DJP juga mengoptimalkan pemanfaatan Coretax sebagai instrumen pendukung administrasi, pengawasan, dan pengujian kepatuhan perpajakan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan  data dari berbagai institusi dapat digunakan untuk menguji informasi yang tersedia dalam sistem Coretax.

DJP juga akan mengoptimalkan pengawasan terhadap sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, transportasi, dan pergudangan yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

Penguatan pengawasan berbasis data diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggalian potensi pajak tanpa hanya mengandalkan pendekatan pemeriksaan konvensional.

Di sisi lain, pemerintah juga mengharapkan implementasi Coretax dapat meningkatkan kemudahan administrasi dan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dengan kebutuhan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun, dua bulan terakhir 2026 menjadi periode penting bagi DJP dalam mengamankan target APBN.

Namun, optimalisasi penerimaan pajak tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan intensitas pengawasan dan penegakan hukum.

Pemerintah juga perlu memastikan kepastian hukum, keadilan pemungutan, kemudahan administrasi, serta kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Percepatan restitusi pajak, penyelesaian sengketa secara proporsional, dan kepastian pelaksanaan insentif fiskal juga menjadi faktor penting untuk menjaga likuiditas dunia usaha dan keberlanjutan investasi.

Dari perspektif perekonomian nasional, penerimaan pajak yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara peningkatan kepatuhan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Dunia usaha membutuhkan kepastian agar dapat menjalankan kegiatan produksi, perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, keberhasilan strategi DJP tidak hanya diukur dari tercapainya target penerimaan pajak 2026, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Berita lainnya di Headlines