TRENDING
Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal Indonesia

·

Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal Indonesia

Jakarta, PajakOnline – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali mendorong pemerintah mengubah kebijakan perpajakan agar pembayaran zakat dapat menjadi pengurang pajak secara langsung atau tax credit. 

Usulan tersebut sejalan dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai perlu adanya harmonisasi antara kewajiban zakat dan kewajiban pajak bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Gagasan ini kembali mengemuka setelah Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, menyampaikan dukungan terhadap usulan MUI dalam konferensi pers di sela-sela Rapat Kerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (17/11/2026).

Menurut Rizaludin, zakat sebagai pengurang pajak langsung bukan sekadar wacana. Baznas telah melakukan kajian dan telaah terhadap praktik kebijakan serupa yang diterapkan sejumlah negara.

Baznas menilai pemberian insentif perpajakan kepada masyarakat yang menunaikan zakat berpotensi meningkatkan partisipasi pembayaran zakat sekaligus memperkuat kepatuhan perpajakan.

"Jadi, memang kami mengajak mari kita mendiskusikan duduk secara serius bagaimana membuat stimulus bagi para pembayar zakat agar mereka bisa mengurangi pajaknya secara langsung," ujar Rizaludin.

Tax Credit Berbeda dengan Kebijakan Pengurang Penghasilan Bruto

Persoalan utama yang menjadi perhatian Baznas adalah mekanisme perlakuan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia saat ini.

Dalam ketentuan yang berlaku, zakat atas penghasilan yang dibayarkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh), sepanjang memenuhi persyaratan.

Artinya, zakat belum dapat langsung mengurangi jumlah pajak terutang.

Mekanisme yang berlaku saat ini disebut tax deduction atau pengurang penghasilan, sedangkan usulan Baznas adalah tax credit, yakni pembayaran zakat diperhitungkan secara langsung sebagai pengurang kewajiban pajak terutang.

Perbedaan kedua mekanisme tersebut cukup signifikan.

Dalam skema tax deduction, pembayaran zakat mengurangi dasar pengenaan pajak sehingga manfaat pengurangannya bergantung pada tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak.

Sementara itu, dalam skema tax credit, nilai zakat yang memenuhi ketentuan dapat langsung diperhitungkan untuk mengurangi pajak terutang.

Baznas menilai perubahan mekanisme tersebut dapat memberikan insentif lebih besar kepada masyarakat yang menjalankan kewajiban zakat sekaligus membayar pajak.

Belajar dari Malaysia

Baznas juga menyoroti pengalaman Malaysia yang telah menerapkan mekanisme zakat sebagai pengurang pajak.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan, Idy Muzayyad, sebelumnya menjelaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut di Malaysia menunjukkan bahwa kewajiban zakat dan pajak dapat berjalan berdampingan.

Menurut Idy, pengalaman Malaysia menjadi salah satu referensi bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih mengakomodasi kewajiban keagamaan masyarakat.

"Ketika zakat menjadi pengurang pajak, warga negara Muslim di sana justru taat pajak sekaligus taat zakat," ujar Idy dalam kegiatan Muntada Sanawi VI Komisi Fatwa MUI pada Oktober 2026.

Baznas berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bahan kajian pemerintah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih adil dan memberikan insentif kepada pembayar zakat.

PMK 114 Tahun 2025 Masih Mengatur Zakat sebagai Pengurang Penghasilan

Dari perspektif perpajakan, pemerintah sebenarnya telah mengakomodasi pembayaran zakat dalam sistem PPh.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan.

PMK tersebut mengatur bahwa zakat atas penghasilan dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu, badan atau lembaga penerima zakat harus dibentuk atau disahkan pemerintah, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai daftar lembaga penerima zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto juga diperbarui melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2025 dan ketentuan pelaksananya pada 2026.

Dengan demikian, usulan Baznas bukan mengenai pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto yang sudah berlaku, melainkan perubahan lebih lanjut agar zakat dapat diperhitungkan langsung terhadap pajak terutang.

Perubahan tersebut tentu membutuhkan kajian fiskal, penyesuaian regulasi, serta mekanisme administrasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Baznas Tegaskan Dana Zakat Tidak untuk Menambal Defisit APBN

Dalam kesempatan yang sama, Rizaludin juga memberikan penjelasan mengenai posisi dana zakat di tengah pembahasan kondisi fiskal negara.

Menanggapi pemberitaan mengenai defisit APBN sebesar Rp514 triliun, ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada koordinasi langsung mengenai pengalihan dana zakat untuk menutup defisit anggaran pemerintah.

Baznas tetap mengelola dan menyalurkan dana zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam, khususnya kepada delapan golongan penerima zakat atau asnaf.

Rizaludin menjelaskan kelompok fakir miskin menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dana zakat.

"Hampir 60 persen dana kita ini yang dikumpulkan untuk penanggulangan fakir miskin dan kesejahteraan fakir miskin," jelasnya.

Menurut Rizaludin, program Baznas memiliki keterkaitan dengan agenda pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, Baznas juga mengintegrasikan perencanaan program dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan memanfaatkan basis data kesejahteraan sosial.

Reformasi Zakat dan Pajak Membutuhkan Kepastian Hukum

Dorongan agar zakat menjadi pengurang pajak langsung membuka ruang pembahasan lebih luas mengenai hubungan kebijakan fiskal dan kewajiban keagamaan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, penerapan tax credit berpotensi meningkatkan insentif pembayaran zakat melalui lembaga resmi sekaligus memperkuat penghimpunan dana sosial untuk membantu masyarakat miskin.

Namun, pemerintah perlu menghitung secara cermat konsekuensi kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara.

Salah satu tantangan penting adalah memastikan agar insentif zakat tidak menimbulkan pengurangan penerimaan pajak yang tidak terukur, penyalahgunaan bukti pembayaran, maupun tumpang tindih manfaat fiskal.

Pemerintah juga perlu menyusun mekanisme verifikasi pembayaran zakat yang terintegrasi dengan administrasi perpajakan, termasuk melalui sistem Coretax.

Bagi dunia usaha dan wajib pajak orang pribadi, kepastian mengenai perlakuan zakat dalam penghitungan PPh menjadi penting agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Baznas berharap gagasan tersebut dapat diakomodasi Kementerian Keuangan melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan dan penyempurnaan regulasi.

Pada akhirnya, harmonisasi zakat dan pajak diharapkan dapat menghadirkan sistem yang lebih berkeadilan, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pemberdayaan ekonomi umat, serta tetap menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Zakat dan pajak memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda, tetapi keduanya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Indonesia.

Berita lainnya di Headlines