Bandar Lampung, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menghentikan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan terhadap seorang komisaris perusahaan berinisial APW setelah yang bersangkutan melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif sebesar Rp533.493.590.
Penyelesaian perkara melalui mekanisme denda damai tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan penegakan hukum perpajakan yang mengedepankan pemulihan kerugian negara, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini diumumkan melalui sinergi Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung bersama Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Proses penyelesaian berlangsung di Gedung Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Disampaikan dalam siaran pers DJP dikutip Selasa (17/11/2026).
APW diketahui menjabat sebagai Komisaris PT SDE. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dalam pelaporan perpajakan Tahun Pajak 2022.
Kerugian Negara Rp533,49 Juta Dilunasi
Berdasarkan keterangan DJP, nilai kerugian pada pendapatan negara dalam perkara yang melibatkan APW mencapai Rp533.493.590.
Pembayaran tersebut terdiri atas dua komponen utama:
1. Pokok kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp106.698.718.
2. Sanksi administratif berupa denda empat kali jumlah pokok sebesar Rp426.794.872.
Total pembayaran yang telah dilunasi mencapai Rp533.493.590.
Pelunasan tersebut menjadi dasar dalam proses penghentian penuntutan perkara pidana perpajakan.
Permohonan penghentian penuntutan diajukan oleh tersangka melalui istri dan penasihat hukumnya. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bermula dari Dugaan Penggunaan Faktur Pajak Fiktif
Perkara ini berawal dari dugaan penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak atau Pajak Masukan.
Dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, APW diduga sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau menyampaikan SPT maupun keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap.
Dugaan perbuatan tersebut berlangsung selama Januari hingga Desember 2022 di wilayah Bandar Lampung.
Penggunaan faktur pajak tanpa transaksi yang sebenarnya dapat menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dikreditkan secara tidak semestinya. Akibatnya, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara berpotensi menjadi lebih kecil.
Praktik tersebut merupakan persoalan serius karena faktur pajak seharusnya mencerminkan transaksi ekonomi yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.
DJP: Penegakan Hukum Pidana Merupakan Jalan Terakhir
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan bahwa penegakan hukum perpajakan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keadilan dan melindungi kepentingan negara.
Namun, DJP juga memberikan ruang kepada wajib pajak untuk bersikap kooperatif dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya DJP menjaga keadilan dan melindungi kepentingan negara. Namun demikian, kami selalu menempatkan penegakan hukum pidana sebagai jalan paling akhir setelah hak-hak Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif diberikan secara maksimal,” ujar Sigit.
