TRENDING
DJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026DJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPPh Badan Tumbuh 28,2 Persen, Setoran Pajak Korporasi Capai Rp303,5 Triliun hingga Oktober 2026Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 Juta

·

DJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 Juta

Bandar Lampung, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menghentikan penuntutan perkara tindak pidana perpajakan terhadap seorang komisaris perusahaan berinisial APW setelah yang bersangkutan melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif sebesar Rp533.493.590.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme denda damai tersebut menjadi salah satu contoh pendekatan penegakan hukum perpajakan yang mengedepankan pemulihan kerugian negara, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini diumumkan melalui sinergi Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung bersama Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Proses penyelesaian berlangsung di Gedung Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Selasa, 27 Oktober 2026. Disampaikan dalam siaran pers DJP dikutip Selasa (17/11/2026). 

APW diketahui menjabat sebagai Komisaris PT SDE. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dalam pelaporan perpajakan Tahun Pajak 2022.

Kerugian Negara Rp533,49 Juta Dilunasi

Berdasarkan keterangan DJP, nilai kerugian pada pendapatan negara dalam perkara yang melibatkan APW mencapai Rp533.493.590.

Pembayaran tersebut terdiri atas dua komponen utama:

1. Pokok kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp106.698.718.

2. Sanksi administratif berupa denda empat kali jumlah pokok sebesar Rp426.794.872.

Total pembayaran yang telah dilunasi mencapai Rp533.493.590.

Pelunasan tersebut menjadi dasar dalam proses penghentian penuntutan perkara pidana perpajakan.

Permohonan penghentian penuntutan diajukan oleh tersangka melalui istri dan penasihat hukumnya. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bermula dari Dugaan Penggunaan Faktur Pajak Fiktif

Perkara ini berawal dari dugaan penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak atau Pajak Masukan.

Dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, APW diduga sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau menyampaikan SPT maupun keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap.

Dugaan perbuatan tersebut berlangsung selama Januari hingga Desember 2022 di wilayah Bandar Lampung.

Penggunaan faktur pajak tanpa transaksi yang sebenarnya dapat menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dikreditkan secara tidak semestinya. Akibatnya, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara berpotensi menjadi lebih kecil.

Praktik tersebut merupakan persoalan serius karena faktur pajak seharusnya mencerminkan transaksi ekonomi yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan.

DJP: Penegakan Hukum Pidana Merupakan Jalan Terakhir

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan bahwa penegakan hukum perpajakan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keadilan dan melindungi kepentingan negara.

Namun, DJP juga memberikan ruang kepada wajib pajak untuk bersikap kooperatif dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan.

“Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya DJP menjaga keadilan dan melindungi kepentingan negara. Namun demikian, kami selalu menempatkan penegakan hukum pidana sebagai jalan paling akhir setelah hak-hak Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif diberikan secara maksimal,” ujar Sigit.

Menurutnya, penyelesaian perkara melalui pemulihan kerugian pada pendapatan negara memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya mengamankan penerimaan negara.

Meski demikian, setiap penyelesaian perkara harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan Perkara Direktur PT SDE yang Divonis Tiga Tahun Penjara

Perkara APW juga perlu dilihat dalam konteks penanganan kasus perpajakan PT SDE yang sebelumnya telah diproses melalui persidangan.

Pada 3 Juni 2026, Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada RAY, Direktur PT SDE, karena terbukti menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Berdasarkan Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2026/PN Tjk, RAY juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp6.645.890.564.

Dalam perkara tersebut, DJP mengungkap penggunaan 30 faktur pajak dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp32,604 miliar dan nilai PPN sebesar Rp3,564 miliar.

Estimasi kerugian pendapatan negara dalam perkara PT SDE secara keseluruhan mencapai Rp3.429.644.000.

Namun, pembayaran Rp533.493.590 oleh APW merupakan nilai kerugian dan sanksi yang terkait dengan pertanggungjawaban APW, bukan keseluruhan kerugian dalam perkara PT SDE.

Penanganan perkara APW dan putusan terhadap RAY harus dibedakan berdasarkan peran, pertanggungjawaban, serta proses hukum masing-masing pihak.

Denda Damai dan Pemulihan Penerimaan Negara

Penyelesaian perkara melalui mekanisme denda damai menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian pendapatan negara.

Dalam konteks hukum, kewenangan Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara melalui denda damai berkaitan dengan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan.

Mekanisme ini perlu dibedakan dari penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Keduanya memiliki tahapan, kewenangan, dan persyaratan hukum yang berbeda. Karena itu, pembayaran kerugian dan sanksi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh konsekuensi hukum dalam setiap perkara pidana pajak.

Pengawasan Faktur Pajak Harus Semakin Diperkuat

Kasus PT SDE menjadi pengingat bagi dunia usaha bahwa penggunaan faktur pajak harus didasarkan pada transaksi yang nyata, memiliki dokumen pendukung, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DJP dan aparat penegak hukum perlu terus memperkuat pengawasan terhadap penerbitan serta penggunaan faktur pajak, termasuk mendeteksi transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi.

Di sisi lain, kepastian hukum, transparansi prosedur, dan perlakuan yang adil terhadap wajib pajak juga harus menjadi bagian penting dalam penegakan hukum perpajakan.

Pemulihan kerugian negara melalui mekanisme yang sah dapat memberikan manfaat bagi penerimaan negara. Namun, pencegahan praktik faktur pajak fiktif, peningkatan kualitas pengawasan, dan kepastian hukum tetap menjadi kunci membangun sistem perpajakan yang berintegritas.

Kasus ini menjadi peringatan agar memastikan setiap transaksi, dokumen pembelian, faktur pajak, dan pelaporan SPT sesuai dengan kondisi sebenarnya..


Berita lainnya di Headlines