Jakarta, PajakOnline – Pemerintah mempercepat persiapan penerapan sistem pelaporan keuangan terpusat melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW).
Sistem yang akan diterapkan secara bertahap mulai 2027 ini akan memperkuat transparansi keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan perpajakan perusahaan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi tata kelola pelaporan keuangan nasional yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Melalui PBPK, perusahaan nantinya dapat menyampaikan laporan keuangan melalui satu platform terintegrasi sehingga mengurangi kewajiban penyampaian informasi yang sama secara berulang kepada berbagai instansi pemerintah.
Namun, bagi dunia usaha, integrasi tersebut juga memiliki konsekuensi penting.
Konsistensi data laporan keuangan dengan informasi perpajakan akan semakin menjadi perhatian DJP, terutama dalam mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kewajiban pajak.
Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) telah melakukan uji coba PBPK terhadap 1.052 perusahaan tercatat atau emiten di Bursa Efek Indonesia pada November 2026.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengungkapkan uji coba dilakukan dalam dua tahap, yakni 500 emiten pada 3 November dan 552 emiten pada 11 November 2026.
Dalam konferensi pers APBN KiTA edisi November 2026, Herman menyatakan proses uji coba berjalan lancar dan akan kembali disempurnakan sebelum implementasi bertahap pada 2027.
"Piloting tersebut dilaksanakan pada bulan November 2026 ini, dan alhamdulillah hasilnya proses berjalan lancar dan ini akan kami uji kembali sebelum nanti kami bisa implementasikan secara bertahap pada 2027," kata Herman.
Penerapan PBPK merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025.
Pemerintah menyiapkan sistem tersebut untuk mengintegrasikan pelaporan keuangan berbagai sektor, termasuk sektor jasa keuangan dan sektor riil.
Pada tahap awal, emiten menjadi kelompok yang diprioritaskan karena telah memiliki pengalaman menyampaikan laporan keuangan secara digital kepada OJK dan BEI.
Selanjutnya, pemerintah membuka kemungkinan perluasan implementasi kepada perusahaan tertutup sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
DJP menegaskan keterlibatan otoritas pajak dalam PBPK tidak semata-mata ditujukan untuk memperketat pemeriksaan perusahaan.
