Jakarta, PajakOnline– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mendorong dinamisasi angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk pembayaran November dan Desember 2026.
Kebijakan ini ditujukan kepada wajib pajak, terutama badan usaha, yang mengalami peningkatan aktivitas dan pertumbuhan usaha sepanjang tahun berjalan.
Hal itu menjadi bagian dari strategi pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Namun, DJP menegaskan bahwa dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 bukan merupakan praktik ijon pajak atau permintaan pembayaran pajak sebelum kewajiban sebenarnya timbul.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
Menurut Inge, peningkatan aktivitas dan pertumbuhan usaha dapat menyebabkan kenaikan penghasilan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah PPh terutang dalam tahun pajak bersangkutan.
"Seiring dengan meningkatnya aktivitas dan pertumbuhan usaha, terdapat potensi peningkatan penghasilan yang pada akhirnya dapat menyebabkan bertambahnya jumlah Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak bersangkutan," kata Inge dikutip Kamis (19/11/2026).
Oleh karena itu, DJP mendorong penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 pada November dan Desember agar pembayaran pajak lebih proporsional dengan perkembangan kondisi usaha wajib pajak.
Dinamisasi Bukan Ijon Pajak
DJP menegaskan kebijakan dinamisasi mempunyai dasar hukum, mekanisme, dan tujuan yang berbeda dengan praktik ijon pajak.
Inge mengungkapkan penyesuaian angsuran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
"Perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan dinamisasi PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, dinamisasi memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang jelas sehingga tidak dapat disamakan dengan praktik ijon pajak," kata Inge.
Secara prinsip, angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran di muka atas kewajiban PPh tahunan. Pembayaran tersebut nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak ketika wajib pajak menghitung PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
Dengan mekanisme ini, penyesuaian angsuran dimaksudkan untuk mengurangi potensi penumpukan pembayaran pajak pada saat pelunasan kewajiban tahunan.
Sektor Usaha yang Menjadi Perhatian DJP
Sebelumnya, DJP telah mengidentifikasi sejumlah sektor ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan dan berpotensi menjadi sasaran evaluasi dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.
