Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pemeriksaan, pengawasan, dan penagihan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah kebutuhan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Strategi intensifikasi pengawasan tersebut diperkirakan akan meningkatkan perhatian otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, terutama perusahaan besar di sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, dan pergudangan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan DJP akan melakukan berbagai upaya ekstra untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir 2026.
Dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November 2026 Dirjen Bimo menyebutkan pengawasan akan diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.
"Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami, mulai dari trading (perdagangan), manufacturing (manufaktur), jasa perusahaan, serta transportasi, pergudangan, dan pengangkutan," kata Bimo.
Menurut Bimo, pengawasan juga akan diperkuat terhadap pelaku usaha ekonomi digital untuk memastikan terciptanya kesetaraan kewajiban perpajakan antara pelaku usaha digital dan konvensional.
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun, Masih Kurang Rp514 Triliun
Kebutuhan peningkatan pengawasan tidak terlepas dari perkembangan penerimaan pajak nasional.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Penerimaan tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026.
Dengan proyeksi tersebut, pemerintah memperkirakan terdapat potensi kekurangan penerimaan atau shortfall sekitar Rp46,9 triliun dibandingkan target APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan tambahan penerimaan pajak pada November dan Desember sangat penting untuk mendukung pembiayaan belanja negara.
Lima Strategi DJP Mengamankan Penerimaan Pajak
Dalam menghadapi tantangan penerimaan akhir tahun, DJP menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Pertama, mengoptimalkan pengawasan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak, khususnya perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, transportasi, dan pergudangan.
Kedua, memperkuat pengawasan ekonomi digital, termasuk memastikan pelaku usaha digital memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ketiga, mengoptimalkan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026.
Keempat, memperkuat pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dengan tarif pemungutan 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang yang memenuhi ketentuan.
Kelima, mengoptimalkan penegakan hukum perpajakan melalui pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyelidikan, dan penagihan pajak.
DJP juga akan meningkatkan pertukaran informasi dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memperkuat basis data perpajakan.
Bimo menegaskan Coretax akan dimanfaatkan untuk mencocokkan data yang dimiliki DJP dengan informasi dari pihak ketiga.
"Data-data dari pihak ketiga bisa kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami. Ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," jelas Bimo.
Implementasi Coretax menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pengawasan perpajakan.
Melalui integrasi data, DJP dapat melakukan pencocokan informasi transaksi, bukti potong, faktur pajak, pembayaran, dan pelaporan SPT wajib pajak.
Penguatan pengawasan berbasis data tersebut berpotensi membantu otoritas mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan dan kewajiban perpajakan.
Namun, perbedaan data tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran pajak.
Wajib pajak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, menyampaikan dokumen pendukung, serta menggunakan mekanisme administratif dan hukum yang tersedia sesuai ketentuan perpajakan.
