TRENDING
DJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib Rupiah
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir Tahun

·

DJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir Tahun

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pemeriksaan, pengawasan, dan penagihan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah kebutuhan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.

Strategi intensifikasi pengawasan tersebut diperkirakan akan meningkatkan perhatian otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, terutama perusahaan besar di sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, dan pergudangan.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan DJP akan melakukan berbagai upaya ekstra untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir 2026.

Dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi November 2026 Dirjen Bimo menyebutkan pengawasan akan diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak.

"Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami, mulai dari trading (perdagangan), manufacturing (manufaktur), jasa perusahaan, serta transportasi, pergudangan, dan pengangkutan," kata Bimo.

Menurut Bimo, pengawasan juga akan diperkuat terhadap pelaku usaha ekonomi digital untuk memastikan terciptanya kesetaraan kewajiban perpajakan antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun, Masih Kurang Rp514 Triliun

Kebutuhan peningkatan pengawasan tidak terlepas dari perkembangan penerimaan pajak nasional.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Penerimaan tersebut tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan pajak sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026.

Dengan proyeksi tersebut, pemerintah memperkirakan terdapat potensi kekurangan penerimaan atau shortfall sekitar Rp46,9 triliun dibandingkan target APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengatakan tambahan penerimaan pajak pada November dan Desember sangat penting untuk mendukung pembiayaan belanja negara.

Lima Strategi DJP Mengamankan Penerimaan Pajak

Dalam menghadapi tantangan penerimaan akhir tahun, DJP menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Pertama, mengoptimalkan pengawasan terhadap sektor-sektor ekonomi yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak, khususnya perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, transportasi, dan pergudangan.

Kedua, memperkuat pengawasan ekonomi digital, termasuk memastikan pelaku usaha digital memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketiga, mengoptimalkan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026.

Keempat, memperkuat pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 dengan tarif pemungutan 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang yang memenuhi ketentuan.

Kelima, mengoptimalkan penegakan hukum perpajakan melalui pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyelidikan, dan penagihan pajak.

DJP juga akan meningkatkan pertukaran informasi dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memperkuat basis data perpajakan.

Bimo menegaskan Coretax akan dimanfaatkan untuk mencocokkan data yang dimiliki DJP dengan informasi dari pihak ketiga.

"Data-data dari pihak ketiga bisa kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami. Ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," jelas Bimo.

Implementasi Coretax menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pengawasan perpajakan.

Melalui integrasi data, DJP dapat melakukan pencocokan informasi transaksi, bukti potong, faktur pajak, pembayaran, dan pelaporan SPT wajib pajak.

Penguatan pengawasan berbasis data tersebut berpotensi membantu otoritas mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan dan kewajiban perpajakan.

Namun, perbedaan data tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran pajak.

Wajib pajak tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan, menyampaikan dokumen pendukung, serta menggunakan mekanisme administratif dan hukum yang tersedia sesuai ketentuan perpajakan.

Maka, perusahaan perlu memastikan seluruh transaksi telah didukung dokumentasi yang memadai dan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal dilakukan secara benar.

Penagihan Pajak Menjadi Prioritas

Selain pemeriksaan, penagihan pajak menjadi instrumen penting untuk meningkatkan penerimaan negara dalam waktu relatif singkat.

DJP dapat mengoptimalkan penagihan terhadap utang pajak yang telah memiliki dasar hukum dan telah jatuh tempo sesuai ketentuan.

Penagihan aktif dapat dilakukan melalui tahapan administrasi penagihan, mulai dari penerbitan surat teguran, penyampaian surat paksa, hingga tindakan penyitaan dan pelelangan apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Ketentuan penagihan pajak tersebut diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan melalui kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pembayaran pokok utang pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela.

Dunia Usaha Waspadai Risiko Gangguan Arus Kas

Peningkatan pemeriksaan dan penagihan pajak menjelang akhir tahun perlu dicermati dunia usaha.

Bagi perusahaan, pembayaran pajak merupakan bagian dari kewajiban hukum sekaligus komponen penting dalam perencanaan keuangan dan arus kas.

Namun, intensifikasi pemeriksaan yang tidak disertai kepastian prosedur dapat menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan, terutama apabila terjadi perbedaan penafsiran atas transaksi, biaya, koreksi fiskal, atau pengakuan penghasilan.

Pengusaha perlu memastikan administrasi perpajakan tertata dengan baik, antara lain melalui:

1. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal.

2. Pemeriksaan kesesuaian faktur pajak dan bukti potong.

3. Verifikasi pembayaran dan pelaporan SPT Masa.

4. Dokumentasi transaksi dengan pelanggan dan pemasok.

5. Penyiapan dokumen pendukung apabila menerima permintaan penjelasan dari DJP.

6. Evaluasi kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan.

Langkah tersebut penting agar perusahaan dapat menghadapi pengawasan perpajakan secara profesional sekaligus mengurangi risiko sengketa.

Pemeriksaan Pajak Harus Tetap Berlandaskan Keadilan dan Kepastian Hukum

Upaya DJP mengejar penerimaan pajak akhir 2026 merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah menjaga keberlanjutan APBN.

Namun, keberhasilan penerimaan negara tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya jumlah pemeriksaan, surat tagihan, atau pembayaran yang berhasil dihimpun.

Kualitas pengawasan, ketepatan penetapan kewajiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak wajib pajak juga harus menjadi indikator penting.

Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan berdasarkan data, bukti, dan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, penagihan harus diarahkan kepada kewajiban yang memang telah memenuhi persyaratan hukum untuk ditagih.

Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Sebab, dunia usaha yang sehat akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memperkuat konsumsi, dan memperluas basis penerimaan pajak pada masa mendatang.

PajakOnline.com – Media Komunitas Pembayar Pajak.

Berita lainnya di Headlines