TRENDING
DJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli Masyarakat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 Hari

·

DJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 Hari

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat pengawasan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri melalui penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Melalui sistem baru tersebut, bank dan perusahaan teknologi finansial (fintech) yang ditunjuk sebagai penerbit wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut paling lambat tujuh hari sejak tanggal konfirmasi dari penyelenggara SPP-TDLN.

Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pengawasan perpajakan terhadap aktivitas ekonomi digital lintas negara sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari transaksi digital yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau mekanisme pemungutan PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, penyelenggara SPP-TDLN akan memberikan konfirmasi kepada penerbit mengenai transaksi digital luar negeri yang terutang PPN.

Setelah menerima konfirmasi tersebut, penerbit wajib melakukan pemungutan PPN dan menerbitkan dokumen sebagai bukti pemungutan.

"Penerbit paling lama tujuh hari sejak tanggal penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi," terang Inge dikutip Kamis (19/11/2026).

PPN yang telah dipungut selanjutnya disetorkan penerbit kepada penyelenggara SPP-TDLN, yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara.

PT Jalin kemudian berkewajiban menyetorkan PPN yang diterima tersebut ke kas negara paling lambat tujuh hari sejak dana PPN disetorkan oleh penerbit. Penyelenggara juga wajib melaporkan pemungutan PPN dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai ketentuan.

Enam Bank dan Fintech Sudah Ditunjuk

DJP telah menunjuk enam penerbit sebagai pemungut PPN melalui mekanisme SPP-TDLN.

Keenam penerbit tersebut terdiri atas lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri.

Selain itu, terdapat perusahaan teknologi finansial LinkAja yang turut ditunjuk sebagai penerbit.

DJP juga berencana memperluas cakupan penerbit dengan menunjuk sekitar 30 bank dan lembaga nonbank tambahan dalam waktu dekat. Sejumlah calon penerbit masih mempersiapkan sistem dan menjalani tahapan stabilisasi sebelum dapat menjalankan kewajiban pemungutan.

Jutaan Transaksi Telah Diproses

SPP-TDLN mulai beroperasi pada 25 September 2026. Sejak diluncurkan, sistem tersebut telah memproses jutaan transaksi.

Namun, DJP belum mengumumkan secara terperinci realisasi penerimaan PPN melalui sistem tersebut karena data penerimaan masih dalam proses rekonsiliasi antarpihak.

DJP juga masih memastikan akurasi sistem dalam mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memang memenuhi kriteria sebagai objek PPN.

Inge Diana Rismawanti menegaskan pentingnya memastikan ketepatan identifikasi transaksi agar tidak terjadi pemungutan pajak terhadap transaksi yang seharusnya tidak dikenai PPN.

Diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026

Penerapan SPP-TDLN memiliki landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Regulasi tersebut mengatur pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Skema ini terutama menyasar transaksi digital luar negeri yang pemungutan PPN-nya belum dilakukan melalui mekanisme pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk pemerintah.

SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan mekanisme perluasan pemungutan PPN agar transaksi digital lintas negara dapat diawasi dan dipungut pajaknya secara lebih optimal.

Berita lainnya di Headlines