Jakarta, PajakOnline – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan praktik penghindaran pajak yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah di Indonesia. Melalui skema under-invoicing, para importir diduga menyamarkan nilai transaksi penjualan kendaraan untuk mengurangi kewajiban perpajakan kepada negara.
Berdasarkan hasil analisis PPATK, total omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157 atau sekitar Rp13,08 triliun.
Temuan tersebut merupakan hasil analisis PPATK terhadap tiga grup perusahaan importir mobil mewah selama periode Maret hingga April 2026. Informasi ini disampaikan dalam Laporan Semester PPATK 2026 yang dipublikasikan pada Kamis (19/11/2026).
Dalam laporan tersebut, PPATK mengungkapkan bahwa nilai omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai lebih dari Rp13 triliun.
"Berdasarkan hasil analisis, total omzet atas penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai nilai Rp13.084.582.154.157," demikian keterangan dalam Laporan Semester PPATK 2026.
Rekening Nominee dan Perusahaan Afiliasi
Dalam menjalankan praktik tersebut, ketiga grup perusahaan diduga menggunakan sejumlah rekening nominee atau rekening atas nama pihak lain untuk menyamarkan aliran dana.
Selain itu, mereka diduga mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi guna menyamarkan transaksi serta penerimaan hasil penjualan mobil mewah di Indonesia.
Modus ini menjadi perhatian serius karena dapat mempersulit penelusuran hubungan antara transaksi penjualan, penerimaan dana, pelaporan omzet, dan kewajiban perpajakan perusahaan.
Praktik under-invoicing merupakan tindakan mencantumkan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Dalam kegiatan impor, praktik tersebut dapat digunakan untuk menekan nilai pabean sehingga berpotensi mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Sementara itu, apabila omzet penjualan domestik tidak dilaporkan secara benar, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran pajak penghasilan dan kewajiban perpajakan lainnya.
PPATK Terbitkan 93 Produk Intelijen Keuangan
Pengungkapan kasus importir mobil mewah tersebut merupakan bagian dari upaya PPATK memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perpajakan.
Sepanjang semester I-2026, PPATK telah menerbitkan 93 Produk Intelijen Keuangan (PIK) terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nilai transaksi yang dianalisis dalam kategori tersebut mencapai Rp122,98 triliun.
