TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus

·

PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus

Jakarta, PajakOnline – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan praktik penghindaran pajak yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah di Indonesia. Melalui skema under-invoicing, para importir diduga menyamarkan nilai transaksi penjualan kendaraan untuk mengurangi kewajiban perpajakan kepada negara.

Berdasarkan hasil analisis PPATK, total omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai Rp13.084.582.154.157 atau sekitar Rp13,08 triliun.

Temuan tersebut merupakan hasil analisis PPATK terhadap tiga grup perusahaan importir mobil mewah selama periode Maret hingga April 2026. Informasi ini disampaikan dalam Laporan Semester PPATK 2026 yang dipublikasikan pada Kamis (19/11/2026).

Dalam laporan tersebut, PPATK mengungkapkan bahwa nilai omzet penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai lebih dari Rp13 triliun.

"Berdasarkan hasil analisis, total omzet atas penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai nilai Rp13.084.582.154.157," demikian keterangan dalam Laporan Semester PPATK 2026.

Rekening Nominee dan Perusahaan Afiliasi

Dalam menjalankan praktik tersebut, ketiga grup perusahaan diduga menggunakan sejumlah rekening nominee atau rekening atas nama pihak lain untuk menyamarkan aliran dana.

Selain itu, mereka diduga mendirikan sejumlah perusahaan terafiliasi guna menyamarkan transaksi serta penerimaan hasil penjualan mobil mewah di Indonesia.

Modus ini menjadi perhatian serius karena dapat mempersulit penelusuran hubungan antara transaksi penjualan, penerimaan dana, pelaporan omzet, dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Praktik under-invoicing merupakan tindakan mencantumkan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Dalam kegiatan impor, praktik tersebut dapat digunakan untuk menekan nilai pabean sehingga berpotensi mengurangi pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Sementara itu, apabila omzet penjualan domestik tidak dilaporkan secara benar, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran pajak penghasilan dan kewajiban perpajakan lainnya.

PPATK Terbitkan 93 Produk Intelijen Keuangan

Pengungkapan kasus importir mobil mewah tersebut merupakan bagian dari upaya PPATK memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perpajakan.

Sepanjang semester I-2026, PPATK telah menerbitkan 93 Produk Intelijen Keuangan (PIK) terkait dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Nilai transaksi yang dianalisis dalam kategori tersebut mencapai Rp122,98 triliun.

Produk Intelijen Keuangan tersebut disampaikan kepada pihak terkait, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan, untuk mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, PPATK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menelusuri transaksi keuangan yang berindikasi berkaitan dengan pelanggaran perpajakan.

Pemanfaatan Intelijen Keuangan Hasilkan Rp20,26 Triliun

Kerja sama PPATK dan DJP juga memberikan kontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara.

PPATK mencatat, sepanjang periode 2020 hingga Juni 2026, pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun.

Capaian tersebut memperlihatkan pentingnya pemanfaatan data transaksi keuangan dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Pengawasan Pajak Harus Menjangkau Transaksi dan Pemilik Manfaat

Pengungkapan dugaan penghindaran pajak pada sektor importir mobil mewah menjadi pengingat bahwa pengawasan perpajakan tidak cukup hanya mengandalkan laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak.

DJP perlu memperkuat pemanfaatan data lintas lembaga, termasuk informasi transaksi keuangan dari PPATK, data kepabeanan, kepemilikan perusahaan, serta hubungan antarpihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.

Penelusuran pemilik manfaat atau beneficial ownership juga menjadi penting untuk mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan maupun menikmati hasil transaksi.

Selain itu, pemeriksaan terhadap kewajaran nilai transaksi, hubungan istimewa ant perusahaan, dan kesesuaian antara omzet penjualan dengan arus kas perlu dilakukan secara terintegrasi.

Kasus ini sekaligus menegaskan penguatan kepatuhan pajak harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap praktik penyamaran transaksi dan penghindaran kewajiban fiskal.

Penerimaan pajak yang optimal bukan semata-mata ditentukan oleh peningkatan tarif atau intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang sudah patuh. Negara juga harus mampu mengidentifikasi dan menindak praktik penghindaran pajak yang menyebabkan potensi penerimaan negara tidak tergali.

Dengan dukungan intelijen keuangan dan pertukaran data antarlembaga, pemerintah diharapkan dapat mempersempit ruang penghindaran pajak, menciptakan persaingan usaha yang lebih adil, serta memperkuat penerimaan negara.

Berita lainnya di Headlines