TRENDING
Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar Terbesar

·

Pemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar Terbesar

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok nasional sebesar Rp21,88 triliun untuk tahun anggaran 2027. Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan alokasi penerimaan terbesar, mencapai hampir Rp4 triliun.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-51/PK/2026 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2027. Keputusan ini ditetapkan pada 13 November 2026 oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nufransa Wira Sakti.

Dalam ketentuan tersebut, estimasi penerimaan Pajak Rokok setiap provinsi dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional serta target penerimaan cukai rokok.

Besarnya alokasi Pajak Rokok suatu daerah tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan pabrik rokok atau lokasi produksi, tetapi juga memperhitungkan jumlah penduduk sebagai dasar pembagian penerimaan.

Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah Mendominasi

Berdasarkan estimasi Kemenkeu, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp3,966 triliun atau sekitar 18,13% dari total nasional.

Jawa Timur berada di posisi kedua dengan estimasi Rp3,198 triliun, disusul Jawa Tengah sebesar Rp2,922 triliun.

Berikut 10 provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok terbesar pada 2027:

1. Jawa Barat: Rp3,966 triliun.

2. Jawa Timur: Rp3,198 triliun.

3. Jawa Tengah: Rp2,922 triliun.

4. Sumatera Utara: Rp1,198 triliun.

5. Banten: Rp1,002 triliun.

6. DKI Jakarta: Rp820,44 miliar.

7. Sulawesi Selatan: Rp731,15 miliar.

8. Lampung: Rp705,24 miliar.

9. Sumatera Selatan: Rp700,45 miliar.

10. Riau: Rp554,12 miliar.

Data tersebut memperlihatkan bahwa tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, menjadi penerima alokasi terbesar. Besarnya proporsi penduduk di ketiga provinsi tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam penetapan estimasi penerimaan.

Dasar Perhitungan dan Pembagian Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh instansi pemerintah berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Ketentuan teknis terbaru juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Penerimaan Pajak Rokok yang menjadi bagian pemerintah daerah selanjutnya disalurkan ke kas daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Pemerintah provinsi kemudian menetapkan alokasi bagi hasil kepada kabupaten/kota di wilayahnya.

Minimal 50% untuk Kesehatan dan Penegakan Hukum

Aspek penting lainnya adalah kewajiban pemerintah daerah dalam mengalokasikan penerimaan Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK Nomor 26 Tahun 2026, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 50% dari penerimaan Pajak Rokok bagian daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, terutama pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Alokasi tersebut mencakup dukungan terhadap program Jaminan Kesehatan sebesar 37,5% dari total penerimaan bagian daerah. Selain itu, terdapat alokasi untuk pelayanan kesehatan lainnya paling sedikit 7,5% serta penegakan hukum oleh pemerintah daerah paling banyak 5%.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penerimaan Pajak Rokok tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan pembiayaan pelayanan kesehatan dan pengawasan peredaran rokok.

Tantangan Optimalisasi Penerimaan Pajak Rokok

Target penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp21,88 triliun pada 2027 menjadi perhatian penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan fiskal.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi penerimaan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan, keberlanjutan pembiayaan Jaminan Kesehatan, serta penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Di sisi lain, pengawasan terhadap industri hasil tembakau juga perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepatuhan perpajakan, kepatuhan cukai, keberlangsungan industri, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Berita lainnya di Headlines