TRENDING
Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah

·

Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah

Jakarta, PajakOnline – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan secara transparan dan akuntabel terkait penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations di Indonesia.

Permintaan klarifikasi tersebut menyusul laporan Google melalui Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026. Dalam laporan itu, Google mengungkapkan telah menindak ribuan kanal YouTube yang menyebarkan konten berbahasa Indonesia dengan narasi mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Komdigi menilai penindakan dalam skala sebesar itu perlu disertai penjelasan yang terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah mendukung pemberantasan manipulasi informasi serta aktivitas tidak autentik di ruang digital, tetapi proses moderasi platform digital tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan.

Dalam keterangan resminya, Dikutip Jumat (20/11/2026), Komdigi menegaskan setiap tindakan moderasi konten, terutama dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

Komdigi Pertanyakan Dasar Penutupan Kanal

Komdigi menyoroti belum memadainya penjelasan Google mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta dasar pengaitan jaringan kanal tersebut dengan Indonesia.

Menurut kementerian, temuan dalam jumlah besar memerlukan penjelasan yang dapat diuji agar tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru.

Komdigi juga menegaskan kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan sikap politik maupun pandangan terhadap pemerintah.

"Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah," demikian penegasan Komdigi dalam pernyataan resminya.

Kementerian memastikan akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan mendorong tata kelola moderasi konten yang lebih transparan serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia.

Google Hapus 19.372 Kanal dalam Tiga Bulan

Berdasarkan laporan Google yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, penutupan kanal YouTube yang secara khusus dikaitkan dengan Indonesia selama Juli-September 2026 mencapai 19.372 kanal.

Rinciannya sebagai berikut:

1. Juli 2026: sebanyak 6.888 kanal.

2. Agustus 2026: sebanyak 10.134 kanal.

3. September 2026: sebanyak 2.350 kanal.

Penindakan terbesar terjadi pada Agustus 2026, ketika Google menutup 10.134 kanal YouTube dalam satu bulan.

Google menyebut jaringan tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia dan, dalam kasus jaringan yang ditindak pada Agustus, mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Istilah coordinated influence operations merujuk pada aktivitas jaringan akun atau entitas yang bekerja secara terorganisasi untuk memengaruhi opini publik melalui penyebaran pesan atau narasi tertentu.

Namun, penindakan terhadap suatu jaringan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh konten yang mendukung pemerintah merupakan pelanggaran. Persoalan utamanya adalah apakah terdapat manipulasi, koordinasi tidak autentik, atau pelanggaran terhadap kebijakan platform.

Identitas Pengelola dan Sumber Pendanaan Belum Terungkap

Besarnya jumlah kanal yang ditutup memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang mengoperasikan jaringan tersebut, bagaimana mekanisme koordinasinya, dan apakah terdapat sumber pendanaan tertentu.

Informasi yang tersedia dalam laporan Google belum mengungkap secara terperinci identitas seluruh pengelola kanal, pihak yang membiayai aktivitas tersebut, maupun jangkauan audiens yang berhasil dipengaruhi.

Oleh karena itu, permintaan klarifikasi Komdigi menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai dasar penindakan dan bukti yang digunakan Google.

Indonesia Masuk Tiga Besar Penindakan Kanal YouTube

Dalam analisis Drone Emprit terhadap buletin Google sejak kuartal IV 2021 hingga kuartal III 2026, Indonesia tercatat berada di posisi ketiga berdasarkan jumlah kanal YouTube yang dihapus dalam investigasi operasi pengaruh terkoordinasi.

Jumlah kumulatif kanal yang dikaitkan dengan Indonesia mencapai 27.516 kanal. Posisi pertama ditempati China dengan 275.030 kanal, disusul Rusia sebanyak 55.941 kanal.

Data tersebut menunjukkan, persoalan operasi pengaruh terkoordinasi merupakan fenomena lintas negara dan menjadi perhatian dalam tata kelola platform digital global.

Transparansi Platform dan Hak Masyarakat Harus Seimbang

Kasus penutupan ribuan kanal YouTube ini kembali membuka perdebatan mengenai batas kewenangan platform digital dalam mengatur informasi dan percakapan publik.

Di satu sisi, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk mencegah manipulasi opini, aktivitas akun palsu, dan kampanye digital yang tidak autentik.

Di sisi lain, kebijakan moderasi harus memiliki dasar yang jelas, mekanisme evaluasi, serta ruang keberatan bagi pengguna yang merasa dirugikan.

Khusus di Indonesia, prinsip kebebasan berekspresi menjadi penting karena ruang digital merupakan salah satu saluran utama masyarakat untuk menyampaikan kritik, dukungan, aspirasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Klarifikasi Google yang diminta Komdigi diharapkan tidak berhenti pada penjelasan jumlah kanal yang ditutup, tetapi juga mencakup metode investigasi, kategori pelanggaran, dasar pengaitan jaringan dengan Indonesia, serta mekanisme pertanggungjawaban atas keputusan moderasi.

Transparansi tersebut diperlukan agar pemberantasan manipulasi informasi tidak berubah menjadi pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Berita lainnya di Headlines